dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Kairo. Kemarin, Presiden Mesir, Muhammad Mursi melantik sembilan menteri baru dalam kabinet yang baru dirombak, termasuk di kementerian penting, seperti, ekonomi, sebagai langkah pemenuhan tuntutan oposisi.
Juru bicara Ikhwanul Muslimin pimpinan Mursi kepada AFP menyatakan dua menteri baru pada Kementerian Keuangan, Minyak dan Kehakiman adalah anggota dari pergerakan Islami itu.
Perombakan tersebut berdampak kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Kerja Sama Antarbangsa, yang masih menangani perundingan alot dengan Dana Moneter Antarbangsa (IMF) untuk peminjaman senilai 4,8 miliar dolar AS (sekitar 48 triliun rupiah).
Tokoh senio Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), sayap politik gerakan Ikhwanul Muslimin, Amr Darrag, ditunjuk menjadi Menteri Perencanaan dan Kerja Sama Internasional, sementara jabatan Menteri Keuangan dipercayakan kepada Fayyad Abdul Mun’im, seorang pakar keuangan Islam.
Sementara itu, Kementerian Permodalan dipimpin Yahya Hamid, anggota FJP lain, kata harian milik pemerintah “Al-Ahram”.
Pengambilan sumpah menteri baru di hadapan Mursi juga disiarkan langsung oleh stasiun televisi negara.
Juru bicara kabinet mengatakan kepada AFP bahwa Mursi telah meminta sejumlah daftar calon dari tiap-tiap partai untuk disampaikan kepada Perdana Menteri Qandil.
Akan tetapi sejumlah partai oposisi yang merancang pemakzulan Qandil tidak dimintai pendapat, kata pejabat tinggi partai oposisi, Partai Wafd.
PM Qandil, yang dituntut untuk dipecat oleh oposisi, pada Senin (6/5) mengatakan reshuffle akan menempatkan 11 menteri baru namun juru bicaranya kemudian memastikan bahwa terdapat kesepakatan dengan Mursi pembatasan jumlah penunjukkan menteri baru terbatas sembilan orang saja.
Perombakan kabinet kali ini yang kedua kali setelah Mursi, pemenang pemilihan umum pada Juni 2012 lalu, menunjuk pemerintahan PM Qandil pada Agustus.
Pada Januari, Mursi menggantikan 10 menteri, termasuk Menteri Keuangan dengan alasan untuk “mendorong pertumbuhan ekonomi Mesir,” setelah gelombang pergolakan politik memaksa pemerintahannya untuk menerapkan reformasi ekonomi yang dituntut IMF sebagai syarat pemberian pinjaman.
Ekonomi Mesir, babak belur akibat kekacauan selama 18 hari yang menggulingkan Presiden Husni Mubarak pada awal 2011, dan terus terganjal di tengah pergolakan politik meskipun menerima kucuran dana milyaran dolar AS dari sejumlah negara donor. (usb/rb/ant)
Redaktur: Samin Barkah
Beri Nilai:
(2 votes, average: 9.00 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
