dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Mohamad Sohibul Iman mendukung rencana pemerintah untuk mengambil keputusan opsi dua harga terkait kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Mempertimbangkan kondisi stabilitas makro ekonomi dan perkembangan politik saat ini, opsi dua harga BBM adalah opsi yang terbaik. Target penerima subsidi terpenuhi, namun risiko fiskal dan moneter yang muncul juga bisa kita mitigasi,” ujar Sohibul dalam keterangan pers, Rabu (17/4).
Dari awal isu itu berkembang, Sohibul sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk menggabungkan dua kebijakan sekaligus. “Saya sering mengatakan bahwa opsi yang terbaik adalah discriminative and affirmative policy, yakni menaikkan harga BBM pada harga tertentu untuk golongan yang mampu, dan memberikan hak subsidi bagi rakyat yang masih berhak,” terang dia.
Kebijakan tersebut cukup mudah dan applicable dengan bantuan teknologi seperti Radio Frequency Identification (RFID) dan komitmen eksekusi dan supervisi di lapangan. “Insya Allah bisa berjalan dengan lancar,” kata Sohibul.
Dia menerangkan, menaikan harga BBM bersubsidi secara keseluruhan memang kebijakan yang termudah, akan tetapi itu bukan pilihan terbaik untuk saat ini. Kenaikan harga BBM secara keseluruhan dikhawatirkan akan menekan inflasi lebih buruk.
“Inflasi Januari-Maret 2013 sudah mencapai 2,43 persen, angka ini jauh melampaui inflasi pada periode yang sama di tahun 2012 dan 2011 yang masing-masing hanya mencapai 0,88 persen dan 0,7 persen,” kata dia.,
Politikus PKS tersebut menyatakan multiplier effect kenaikan harga BBM secara keseluruhan juga akan menggerus daya beli masyarakat secara signifikan dan akan mendorong peningkatan jumlah rumah tangga miskin.
Namun akan berbeda dampaknya jika skema dua harga yang dipilih yakni Rp 6.500 per liter untuk mobil pribadi dan Rp4.500 per liter untuk motor dan angkutan umum. Efek inflasinya bisa diredam hanya kepada pemilik kendaraan pribadi saja. “Masyarakat menengah ke bawah cukup terlindungi,” ucap dia.
Selain itu, menurut Sohibul, pemerintah juga tidak perlu repot-repot lagi urusi program kompensasi seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). “Dan tentunya ini akan mempermudah kerja pemerintah. Pemerintah tinggal merealokasi efesiensi anggaran penghematan itu untuk mendorong belanja infrastruktur lebih optimal lagi,” tandasnya. (gil/jpnn)
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai:
(1 votes, average: 10.00 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
