Home / Berita / Daerah / DPRD: Jokowi Gubernur, Bukan Raja Jakarta

DPRD: Jokowi Gubernur, Bukan Raja Jakarta

Gedung DPRD DKI Jakarta
Gedung DPRD DKI Jakarta

dakwatuna.com Jakarta. Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Rudi Akbar Lubis, mempertanyakan dasar hukum yang menjadi landasan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggulirkan program lelang jabatan.

Menurut dia, hingga saat ini Pemprov DKI belum membuat aturan yang jelas untuk dijadikan payung hukum promosi dan seleksi jabatan yang diperuntukan untuk level lurah dan camat ini.

“Saya mempertanyakan dasar hukumnya apa, proses perekrutan ini, karena jabatan PNS itu sudah ada persyaratannya dalam Undang-undang,” kata Rudi , Jumat (5/4/2013).

Seharusnya, kata dia, Jokowi bisa membuat Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub), mengingat program ini baru pertama kali dilaksanakan. Sekaligus juga perlu adanya kajian akademis.

Dia juga mengingatkan kepada mantan Wali Kota Solo itu, untuk tidak hanya mencari kebijakan populis, namun tidak ada payung hukum yang menaunginya.

“Kalau seperti ini kan jadi kusut. Saya pribadi sebagai anggota DPRD mengimbau Gubernur DKI idenya bagus pro rakyat tapi tolong diingat, Jokowi ini Gubernur bukan Raja Jakarta yang bisa berlaku otoriter, saya kawatir sikap yang populis jadi bomerang,” terang politikus partai Golkar itu.

Bila program lelang jabatan ini tetap dilaksanakan, Rudi khawatir Jokowi dianggap melanggar hukum administrasi negara. Pasalnya, hingga kini kata dia belum ada pembicaraan mengenai peraturan tersebut. “Indikasinya ada mengarah kesitu (pelanggaran hukum),” tegas dia.

Seperti diketahui, Jokowi sudah akan memulai pendaftaran lelang jabatan pada 8-22 April 2013 mendatang untuk jabatan Camat dan Lurah. Bahkan, semua Camat dan Lurah juga diwajibkan untuk mengikuti program lelang jabatan tersebut. (ded/okz)

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (6 votes, average: 7,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • abdul muhaimin

    Saya tanya bapak anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Rudi Akbar Lubis, apa yg sudah ada landasan hukum benar benar di jalankan, bapak dulu sekolah kan, maka bapak awasi aja, kalau yg di buat JOkowi itu tidak ada manipulasi politik itu sah sah aja, ketimbang sdh ada landasan hukum tapi di langgar, sakali lagi saya ingatkan jgn bpk. menjadi benteng untuk jalan yg baik, kecam kan itu

  • wah,,, dakwatuna
    tenang aja,,, jokowi baik kok sama kek PKS.
    all is well
    semua yg mencintai indonesia adalah kader PKS

    • Ahmad Naji

      itu bukan opini redaksi dakwatuna mas, silahkan dibaca lagi, ini semua keluar dari mulut anggota DPRD fraksi Golkar, Rudi Akbar Lubis …

  • Manusia seperti inilah yang membuat bangsa tak pernah maju…ibarat operating sistem, Indonesia masih pakai sistem pemerintahan ala windows 95 padahal windows 8 sudah released…Indonesia butuh Inovasi dan pemikiran out of the box untuk keluar dari krisis ini…

  • ridho

    andai semua gubernur di INDONESIA seperti Jokowi,,, gak akan ada lagi rakyat yang menderita oleh birokrasi.
    untuk yang berkomentar “miring”, kalian pernah berurusan dengan camat/lurah?
    ini ada sebuah kisah nyata, teman saya mengurus surat kematian abang iparnya, fungsi surat kematian tersebut adalah untuk memberikan/memindahkan kepemilikan orang yang meninggal kepada ahli waris, apakah itu asuransi, kepemilikan tanah, rekening bank dll yang berhubungan dengan orang yang meninggal. saat teman saya tersebut meminta dibuatkan surat kematian, langsung pihak kecamatan meminta syarat administrasi 2 juta.. astaghfirullah, sudah istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, masih juga ada pihak2 tak berotak yang meminta hak tanpa rasa iba. inikah negara yang beradab itu??

Lihat Juga

Go-jek

Soal Kontroversi Angkutan Online, DPRD DKI akan Revisi Perda Transportasi