Home / Berita / Nasional / FPKS Tetap Tolak Asas Tunggal di RUU Ormas

FPKS Tetap Tolak Asas Tunggal di RUU Ormas

Indra, SH - Anggota Pansus RUU Ormas FPKS
Indra, SH – Anggota Pansus RUU Ormas FPKS

dakwatuna.com – Fraksi PKS DPR (FPKS) masih menolak draft RUU Ormas yang diajukan pemerintah. FPKS menilai ada beberapa pasal yang harus diubah.

Anggota Pansus RUU Ormas dari Fraksi PKS, Indra, mengatakan ada dua poin utama yang ditolak oleh PKS. Dua poin itu adalah asas tunggal dan kewenangan pemerintah menghukum suatu ormas tanpa melalui pengadilan.

“Masih ada dua substansi lagi yang masih belum menemukan kesepakatan bulat. Pertama, FPKS tetap menolak asas tunggal. Kedua, FPKS tetap menolak penghentian sementara menjadi kewenangan (subjektif) pemerintah. FPKS menginginkan penghentian sementara melalui pengadilan,” kata Indra saat berbincang, Rabu (3/4/2013).

Salah satu pasal di RUU Ormas memang mengatur kewajiban menggunakan asas tunggal bagi ormas-ormas yang ingin hidup di Indonesia. Asas tersebut adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Mengenai hal ini, Indra mengatakan FPKS ingin ormas-ormas diberi kebebasan menentukan asasnya sendiri. Asal, asas tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“FPKS konsisten bahwa Pancasila diposisikan sebagai asas negara, sedangkan ormas mengunakan asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila & UUD 45,” ujarnya.

“Jadi redaksi dalam RUU Ormas usulan FPKS ‘Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila & UUD 45,” tambah pria yang juga anggota Komisi III DPR ini.

Poin lain yang menjadi keberatan FPKS, adalah pasal yang mengatur kewenangan pemerintah menghentikan kegiatan suatu ormas tanpa melalui pengadilan. Indra menyebut pasal itu berpotensi disalahgunakan oleh pemerintah yang berkuasa nantinya.

“FPKS menginginkan agar penghentian sementara menjadi kewenangan pengadilan. FPKS memandang kewenangan subjektif pemerintah dalam menghentikan kegiatan ormas berpotensi represif,” ujarnya.

“Sanksi penghentian kegiatan dan pembubaran tidak boleh menjadi kewenangan sepihak pemerintah, namun harus melalui mekanisme putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan asas hukum praduga tdk bersalah dan dalam rangka menghindari kesewenang-wenangan rezim,” imbuh politikus muda ini. (trq/dtk)

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Kilang Minyak

DPR Kritisi Terbitnya PMK tentang Diperbolehkannya Swasta Bangun Kilang Minyak