Home / Berita / Nasional / DPR: Tunda Penghapusan KRL Ekonomi

DPR: Tunda Penghapusan KRL Ekonomi

Ilustrasi - KRL di Pasar Minggu (everythingspossible - wordpress.com)
Ilustrasi – KRL di Pasar Minggu (everythingspossible – wordpress.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Komisi V DPR RI meminta PT KAI mempertimbangkan rencana penghapusan KRL ekonomi Jabodetabek karena penghapusan KRL ekonomi merupakan kewenangan pemerintah, bukan PT KAI. Di sisi lain, penghapusan KRL ekonomi harus mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) FPKS Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengungkapkan hal itu menyusul aksi pemblokiran stasiun Bekasi oleh pengguna KRL yang menolak rencana penghapusan KRL ekonomi menjadi single class per 1 April mendatang.

“Komisi V memang mendukung rencana PT KAI untuk melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, salah satunya dengan upaya penggantian KRL ekonomi menjadi KRL ekonomi AC. Tapi, kebijakan itu harus tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Kalau masih banyak masyarakat yang tidak mampu dengan tariff single class yang akan diterapkan, ya harus ditunda” kata Sigit.

Di sisi lain, Sigit juga menilai penghapusan KRL ekonomi menjadi single class melanggar UU No. 23/tahun 2007 tentang Perkeretaapian. PT KAI tidak bisa menghapus KRL ekonomi karena kewenangan penghapusan KRL ekonomi ada di pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 152. Selama masyarakat belum mampu, maka kelas ekonomi harus tetap ada sebagai bentuk pelayanan publik.

“Keberadaan kereta api (KA) ekonomi merupakan tugas pemerintah menyediakan sarana untuk masyarakat kelas bawah sebagaimana diamanatkan pasal 152 dan 153 UU No, 23/2007. Dengan demikian, yang bisa mencabut keberadaan KA kelas ekonomi hanyalah pemerintah” kata Sigit.

Jika pemerintah ingin menghapuskan kelas ekonomi, kata Sigit, harus ada dasar yang jelas dan survey yang mendukung bahwa masyarakat sudah mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana kereta api.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga menyampaikan kritik terkait pelayanan PT KAI yang belum memuaskan sebagian besar pengguna jasa transportasi public itu. Sebagai contoh, soal keterlambatan dan perbedaan pelayanan antara kelas ekonomi dan bisnis/eksekutif.

“Saya banyak mendapat laporan dari pengguna kereta mengenai layanan PT KAI yang diskriminatif antara kelas ekonomi dengan kelas bisnis/eksekutif.  Mulai dari soal ketepatan waktu pemberangkatan sampai Prasarana (ruang tunggu, fasilitas umum dan akses masuk) yang sangat berbeda. Seperti penumpang bisnis eksekutif di Stasiun Gubeng Baru sementara penumpang ekonomi di Stasiun Gubeng lama di mana sarana dan prasarananya di stasiun Gubeng lama tidak layak untuk jumlah penumpang yang ada” ujarnya.

Untuk itu, Sigit meminta agar PT KAI tidak lagi membeda-bedakan pelayanan karena untuk kelas ekonomi pemerintah sudah membayar melalui PSO. “Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga harus dipenuhi untuk pelayanan di kelas ekonomi sebagaimana diatur dalam UU,” kata Sigit. (ist)

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Ilustrasi. (inet)

Ekonomi Syariah di Zaman Sekarang