Home / Berita / Nasional / DPR: KPK Jangan Arogan

DPR: KPK Jangan Arogan

kpkdakwatuna.comJakarta.  Komisi III DPR meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak menjadi lembaga yang arogan. Ini terkait dengan sikap keberatan KPK terhadap isi naskah RUU KUHAP mengenai penyadapan.

Anggota Komisi III DPR Saan Mustopa mengatakan, KPK mesti memiliki argumentasi atas sikap keberatan mereka. KPK tidak boleh menjadi lembaga yang arogan.

KPK semestinya menyampaikan rasa keberatan mereka langsung ke parlemen. Ini agar DPR tidak perlu susah-susah mengembalikan naskah yang sudah mereka pegang ke pemerintah. “Keberatan di mana saja? Pasal mana? Nanti disesuaikan dengan memberi masukan,” ujar Saan, Jumat (22/3).

Politisi Partai Demokrat tersebut menambahkan, kerja pemberantasan korupsi KPK juga mesti diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. “Jangan KPK mau menyadap orang lain tapi tidak mau disadap,” kata Saan.

Pengaturan penyadapan dengan meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan diatur dalam Pasal 83 ayat (3) KUHAP. Pasal itu menyebutkan, “Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat surat izin dari hakim pemeriksa pendahuluan”. Pasal ini dikhawatirkan bakal melemahkan kerja pemberantasan korupsi KPK (maw/rol)

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (2 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Ilustrasi. (kvennabladid.is)

Urgensi Judicial Review Pasal Perzinaan, Perkosaan, dan Perbuatan Cabul Sesama Jenis Dalam KUHP