Home / Berita / Nasional / Ormas Dapat Mengontrol Kebijakan Pemerintah yang tak Memihak Masyarakat

Ormas Dapat Mengontrol Kebijakan Pemerintah yang tak Memihak Masyarakat

ilustrasi(inet)
ilustrasi(inet)

dakwatuna.com Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina, M.Si menyatakan posisi organisasi masyarakat sangat penting sebagai salah satu agen perubahan sosial guna melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

“Jadi, organisasi massa (Ormas) dengan gerakan sosialnya dapat melakukan kontrol, khususnya pada kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat kalangan bawah,” katanya di Jakarta, Jumat.

Menanggapi RUU Ormas, ia mengatakan bahwa secara holistik apabila dikaji lebih mendalam RUU itu mengeliminasi aktivitas politik yang dilakukan oleh Ormas.

“Saya menyebutnya posisi Ormas dalam RUU ini adalah aktor politik yang nirpolitik,” katanya dan menambahkan bahwa hal itu sangat eksplisit tercantum pada pasal 4 dan pasal 7 ayat 2.

Ia mengemukakan bahwa ruang lingkup Ormas tidak boleh menyentuh ranah politik.

“Padahal Ormas merupakan salah satu aktor politik yang bisa melakukan gerakan sosial untuk perubahan sosial,” kata anggota Kelompok Peneliti Studi Perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu.

Menurut dia, salah satu ciri politik dan negara modern adalah berkembangnya Ormas atau gerakan masyarakat.

“Akan tetapi, realitas yang terjadi negara kita yang dalam proses demokratisasi malah ingin menghilangkan unsur kuat gerakan masyarakat tersebut,” katanya.

Dikemukakannya bahwa kontrol terhadap jalannya pemerintahan juga bisa dilakukan Ormas pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mengakomodasi kepentingan rakyat banyak.

Contohnya, kata dia, seperti yang sekarang terjadi misalnya janji reforma agraria yang tidak kunjung dilaksanakan oleh pemerintahan sekarang.

“Nah di sinilah fungsi dari Ormas ini, yang hakikatnya merupakan wadah masyarakat untuk menyalurkan keluhan atau kekhawatiran mereka tentang keselamatan bersama atau kesejahteraan bersama,” kata Sekretaris Program Sosiologi Unas itu.

Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak untuk mengawal kepercayaan atau amanah yang mereka berikan kepada pemerintah dan wakil-wakil mereka di parlemen.

“Jika mereka menyimpang dari Pancasila dan konstitusi kita yang terkandung tujuan negara kita, masyarakat wajib mengingatkan dengan aksi-aksi via Ormas ini,” katanya.

Untuk itu, menurut Nia Elvina, RUU Ormas perlu direvisi terlebih dahulu dengan mencantumkan aspek atau ruang lingkup politik di situ.

Kemudian, mengenai masalah pendanaan Ormas, dalam RUU ini dibahas bahwa akan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah.

Menurut dia, hal itu sangat tidak baik bagi perkembangan Ormas sendiri.

“Esensinya Ormas itu harus independen atau mandiri. Sehingga sumberdaya yang paling utama adalah dari anggotanya. Jika pemerintah ingin mengembangkan ekonomi masyarakat, mengapa tidak disinergikan dengan program pemberdayaan dari kementerian yang lain, dan tidak perlu dimasukkan dalam UU Ormas,” katanya. (bkw/ant)

About these ads

Redaktur: Samin Barkah, Lc., ME

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Logo Al-Jam'iyah Al-Washliyah (Arsip JW)

Al Washliyah Sesalkan Pernyataan Presiden yang Nyatakan Aksi Damai Ditunggangi Aktor Politik