Home / Berita / Genjot Mereka untuk Bekerja Keras

Genjot Mereka untuk Bekerja Keras

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (ist)
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (ist)

dakwatuna.com – Kekecewaan. Itulah akumulasi perasaan rakyat, kala menyaksikan presidennya sibuk mengurus partai. Alih-alih urusan tak beres, bila pun presiden sempurna dalam menjalankan tugasnya, kelakuan seperti itu masih ganjil di mata publik. Rakyat tak ingin dimadu. Meskipun di luar jam dinas, etisnya presiden adalah milik semua orang di negeri ini, di setiap tempat dan sepanjang masa jabatannya. Bukan milik partai.

Sebagaimana diberitakan media, belakangan ini, serapan energi elit cenderung meningkat dalam upaya membesarkan partai masing-masing. Perhelatan akbar, pemilu 2014, memang sudah di depan mata. Wajar bila mereka harus secepatnya membenahi diri (partai). Apalagi dikaitkan dengan ambang batas parlemen sebesar 3,5%, pekerjaan mendulang suara tantangannya jauh lebih berat. Ditambah pula jumlah kontestan pemilu yang hanya sepuluh partai, gairah persaingan jadinya semakin memanas.

Itu sah-sah saja sebenarnya. Menjadi masalah, jika kerja keras di ‘tahun politik 2013’ turut melibatkan elit di tingkat eksekutif (menteri dan kepala daerah). Memang secara normatif, peraturan perundang-undangan masih menyisakan ruang bagi mereka untuk turut andil dalam membesarkan partainya, misalnya: berhak sebagai juru kampanye. Namun, harapan kita seyogianya para eksekutif mampu melahirkan sikap negarawan pada diri mereka, sehingga tidak terjadi bias dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Hanya saja sikap negarawan saat ini mengalami kelangkaan di negeri kita. Mengharapkan para eksekutif (menteri dan kepala daerah) sudi bekerja ikhlas tanpa ada sedikit pun keberpihakan pada partainya, agak sulit perwujudannya. Jabatan yang mereka nikmati sejatinya adalah berkat jasa partai. Utang politik terlalu berat untuk diabaikan.

Konstelasi politik nasional tahun ini kenyataannya senantiasa bergerak menuju kulminasi. Beberapa kasus korupsi yang tengah melilit beberapa partai mengisyaratkan hal ini. Kekhawatiran akan disorientasi pejabat menteri asal parpol bila sudah seperti ini, lumrah menggema di sekitar kita. Pengerahan struktural di birokrasi kementerian dalam rangka pemenangan di 2014 bisa saja terjadi andai kita tidak mawas. Hal ini sudah pasti akan merugikan rakyat, baik dari aspek pembangunan maupun pelayanan.

Perubahan ini, jika benar terjadi, tentu bukan sesuatu yang kita inginkan. Oleh karenanya pemerintah, dalam hal ini presiden, harus mengambil langkah antisipatif. Salah satu cara ampuhnya adalah memanfaatkan momentum perubahan itu sendiri. Pemerintah dapat mencanangkan target capaian kinerja yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Tentu saja target itu, meski tinggi, harus memungkinkan untuk dicapai. Sinergitas antara media, lembaga non pemerintah, dan pengawasan internal diharapkan mampu mengawal kerja besar itu.

Peran lembaga non pemerintah dalam evaluasi kinerja kementerian di bantu dengan media yang senantiasa memberitakan progresnya, nantinya secara otomatis akan mendorong para menteri fokus terhadap target besar instansinya. Bila mereka main-main, akan sangat mudah menggiring opini negatif publik dan bersiaplah menerima sanksi sosial rakyat:  partainya tak dilirik di pemilu 2014! Hal ini akan semakin menguat, bila kegagalan mencapai target besar itu terindikasi karena adanya polarisasi antara pengabdian masyarakat dan balas jasa partai.

Upaya ini akan tampak janggal, bila tidak disertai keteladanan tuan presiden. Independensi presiden dari kesibukan mengurus partai sedikit banyaknya akan merangsang anak buahnya (menteri) untuk melakukan hal serupa. Kedewasaan politik penting untuk dimaknai bersama. Melalui kedewasaan politik, tahun politik atau bukan, takkan berpengaruh terhadap kinerja menteri produk parpol. Jika sudah seperti itu, kerinduan akan hadirnya kemuliaan politik: sarana mencapai kebaikan bersama, dapat tersampaikan.

About these ads

Redaktur: Lurita Putri Permatasari

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Boboy Azzam
Seorang PNS yang mengabdi di Pemko Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Saat ini sedang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan di STIA LAN RI Bandung. Untuk mengembangkan potensi diri, mencoba meningkatkan kemampuan dalam menulis.

Lihat Juga

gadget

Anak-Anak di Era Digital dan Media Sosial