dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Selama ini posisi guru agama di sekolah umum (SD, SMP, SMA, dan SMK) tidak jelas. Institusi tempat mereka bekerja ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sedangkan secara kepegawaian, mereka ada di bawah Kementerian Agama (Kemenag).
Posisi guru agama yang berada di bawah dua kementerian itu memang tidak menguntungkan mereka. Mulai dari unsur pembinaan, peningkatan karir, hingga penguatan kompetensi. Ada sejumlah guru agama yang sulit naik pangkat, karena terbelit birokrasi yang rumit.
Kemendikbud saat ini sedang menggodok ketentuan baru terkait keberadaan guru agama di sekolah umum. Kementerian yang dipimpin Mohammad Nuh itu berencana akan mengambil alih wewenang pembinaan dari tangan Kemenag. Paling cepat, upaya ini mulai dijalankan tahun ajaran 2013-2014 nanti.
Menanggapi rencana tersebut, pihak Kemenag menyatakan legawa. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag Nur Syam mengatakan, tidak jadi persoalan ketika urusan pembinaan guru agama di sekolah umum itu diambil alih Kemendikbud.
“Tetapi saya tekankan, tidak serta merta wewenang pembinaan itu diambil alih seluruhnya oleh Kemendikbud,” ujar mantan rektor IAIN Sunan Ampel, Surabaya itu. Nur Syam mengatakan, Kemenag tidak mempersoalkan pengambilalihan wewenang itu sebatas untuk urusan pembinaan karir saja.
Sikap Kemenag yang siap menyerahkan urusan pembinaan karir itu, tidak terlepas dari polemik yang mucul saat ini. Diantaranya adalah, peningkatan jenjang karir guru agama di sekolah swasta yang cenderung lama.
Sebaliknya, Nur Syam meminta jika untuk pembinaan dan penetapan kompetensi guru agama tetap ada di tangan mereka. “Kalau karir oke, tetapi untuk penentuan kompetensi guru agama seperti apa itu ada di kami (Kemenag),” tandasnya. Ini tidak terlepas dari ketentuan undang-undang jika urusan keagamaan dan pendidikan keagamaan ada di bawah naungan Kemenag. (wan/jpnn)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(1 votes, average: 10.00 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
