Home / Berita / Nasional / Fraksi PKS Desak Pemerintah Tunda Pelaksanaan Kurikulum 2013

Fraksi PKS Desak Pemerintah Tunda Pelaksanaan Kurikulum 2013

Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Zainuddin. (fraksipks.or.id)
Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Zainuddin. (fraksipks.or.id)

dakwatuna.com Rencana Kemdikbud untuk melaksanakan kurikulum baru di tahun 2013 ini banyak dikeluhkan oleh para pemangku kepentingan pendidikan di daerah. Demikian disampaikan Ahmad Zainuddin, anggota komisi X DPR RI setelah mengadakan kunjungan panja kurikulum komisi X di Kalimantan Timur baru-baru ini.

Menurutnya, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan kurikulum baru yaitu pertama; Pemerintah harusnya tidak mengabaikan tujuan pendirian negara ini sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membentuk masyarakat Indonesia yang cerdas, demokratis, modern dan bermoral.

Kedua; Menjadikan pendidikan karakter dan pendidikan agama sebagai acuan dan fokus utama dalam pengembangan kurikulum serta mengintegrasikannya dalam semua mata pelajaran agar tujuan utama pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam UUD 45 yaitu membangun masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berakhlaq mulia dapat tercapai. Dan ini menjadi konsekuensi dari kebijakan dasar pengembangan kurikulum yang bersifat tematik dan integratif.

Ketiga; Umumnya, Para pemangku kepentingan pendidikan di Kaltim melihat pemerintah pusat belum siap untuk menerapkan kurikulum 2013 pada bulan Juli yang akan datang dan meminta pemerintah pusat untuk menundanya.

Adapun menanggapi hal tersebut, legislator PKS  dari dapil Jakarta Timur ini menegaskan beberapa penyebab kenapa kurikulum baru tersebut harus ditunda pelaksanaannya yaitu dikarenakan desain induk kurikulum 2013 belum jelas menggambarkan kurikulum yang dimaksud secara komprehensif. Bahkan disinyalir pemerintah pusat belum punya grand desain yang jelas tentang hal tersebut.

“Dinas pendidikan Kaltim pun merasa belum siap mengimplementasikannya karena hingga kini anggapan mereka belum ada kejelasan konsep kurikulum dan bagaimana implementasinya. Tidak ada kejelasan antara peran dinas pendidikan propinsi dan kabupaten/kota serta apa hak dan kewajiban mereka,” imbuhnya.

“Di samping itu para pendidik merasa belum jelas elemen-elemen kurikulum baru yang harus dipahami sebelum pelaksanaannya, termasuk apakah tugas administratif guru masih sama dengan KTSP atau sudah berubah,” ujarnya.

Menurut mereka andaikan seluruh perangkat kurikulum baru sudah siap pun, dibutuhkan waktu minimal 8 bulan untuk sosialisasi serta penyiapan pendidik dan semua tenaga kependidikan agar kurikulum baru ini bisa diimplementasikan.

Dari beberapa hasil temuan dalam kunjungan kerja di atas Zainuddin menilai bahwa pemerintah harus menunda pelaksanaan kurikulum baru tersebut. “Pemerintah harus menyiapkan kurikulum tersebut beserta elemen-elemennya dengan lebih baik sehingga perubahan kurikulum tersebut benar-benar membawa perbaikan kualitas pendidikan kita agar bangsa ini mampu bersaing dengan bangsa lain di era persaingan global saat ini,” pungkasnya.

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (6 votes, average: 9,83 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla: Sektor Industri dan Pembangunan