Home / Berita / Daerah / Tak Kantongi Izin Cuti, Jokowi Kampanye 2 Hari untuk Rieke-Teten

Tak Kantongi Izin Cuti, Jokowi Kampanye 2 Hari untuk Rieke-Teten

Jokowi dan pasangan Rieke-Teten. (detikcom)
Jokowi dan pasangan Rieke-Teten. (detikcom)

dakwatuna.com Gubernur DKI Joko Widodo dua hari menjadi juru kampanye bagi pasangan Rieke Dyah Pitaloka dan Teten Masduki di Pilgub. Ternyata, Pak Jokowi tak mengantongi izin cuti dari Mendagri Gamawan Fauzi.

Pada Sabtu (16/2) Jokowi menjadi jurkam di Bandung, Jawa Barat. Keesokan harinya, mantan Wali Kota Solo membantu pasangan Rieke-Teten di kawasan Depok, Jawa Barat.

Nah, Jokowi sempat mengungkapkan adanya permohonan izin untuk cuti dalam melaksanakan kegiatan kampanye itu. Rupanya, izin itu tak pernah turun. Apa alasannya?

“Intinya tidak bisa diproses izinnya karena tak sesuai dengan PP nomor 14 tahun 2009 tentang izin cuti kampanye bagi pejabat negara daerah,” kata Juru Bicara Kemendagri Raydonnyzar Moenek, Senin (18/2/2013), seperti diberitakan detikcom.

Alasan pertama, kata Donny, Jokowi baru mengajukan izin cuti ke Mendagri pada hari Jumat (15/2) pukul 14.00 WIB. Padahal, dalam aturan di atas, seorang kepala daerah yang izin cuti harus mengajukan minimal 12 hari sebelumnya dengan rincian kegiatan yang jelas.

“Sedangkan pelaksanaan (kampanye) tanggal 16-17 dari sisi waktu dan maksud tujuan di surat itu tidak clear, dengan dasar itu dari sisi waktu tidak bisa memprosesnya,” terangnya.

Di dalam surat, tidak tercantum juga maksud dan tujuan acara yang jelas. Dalam hal ini, agenda secara detail soal kegiatan kampanye Jokowi bersama Rieke-Teten.

“Hanya tertulis menjalankan tugas pemerintahan. Nggak ada secara spesifik acaranya,” tambah Donny.

Terakhir, Donny juga mengingatkan bahwa selama cuti kampanye, tidak diperkenankan ada fasilitas negara yang digunakan oleh kepala daerah. “Apa pun namanya kendaraan dinas dan kepada yang semua berkaitan dengan itu,” imbuhnya.

Lalu, apa sanksi yang bakal diterima Jokowi karena kampanye tanpa izin cuti? Menurut Donny, secara lembaga pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, dari segi pelaksanaan kampanye, ada Bawaslu yang bisa memprosesnya.

“Semuanya diserahkan Bawaslu. Seharusnya sebelum naik pentas, Bawaslu menanyakan sudah ada izin apa belum,” tegasnya.

“Itu tugas Bawaslu untuk menilai ada pelanggaran atau tidak,” sambungnya. (mad/nrl)

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (5 votes, average: 6,40 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • Pertama,
    peraturan yang dimuat Kompas yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14
    Tahun 2011 adalah tidak tepat, karena peraturan yang benar adalah
    Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pejabat
    Negara Mengikuti Kampanye Pemilihan Umum.

    Kedua, pernyataan yang menyebutkan; “izin
    cuti melaksanakan kampanye bagi pejabat negara atau daerah, seperti
    gubernur, bupati, dan wali kota, harus diajukan 12 hari sebelumnya,
    sesungguhnya merujuk pada Pasal 5 dari PP diatas mengacu kepada Pasal
    3, yang mana baru berlaku ketika Gubernur melaksanakan Kampanye Pemilu.
    Padahal, Kampanye Pemilu adalah Kampanye Pemilihan Anggota DPR, DPD,
    DPR serta Presiden dan Wakil Presiden. Tidak termasuk Pemilihan
    Gubernur!! Sehingga PP ini dari judulnya saja tidak bisa digunakan pada
    kasus ini. Hal ini dikuatkan dengan definisi Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) & (3) UU No. 15 Tahun 2011.

    Ketiga,
    kampanye yang dilakukan Jokowi adalah kampanye Pemilihan Gubernur Jawa
    Barat, peraturan mengenai Kampanye pemilihan kepala daerah lebih tepat
    menggunakan peraturan yang ada pada UU No.32 Tahun 2004 tentang
    Pemerintahan Daerah. Akan tetapi pada kasus ini, calon yang
    dikampanyekan Jokowi adalah orang lain (Rieke Diah Pitaloka Dan Teten
    Masduki), bukan berkampanye untuk dirinya sendiri, sehingga peraturan
    terkait kewajiban mengajukan cuti dalam masa kampanye sebagaimana diatur
    dalam Pasal 79 ayat 3 UU No.32 Tahun 2004 tidak dapat dibebankan kepada
    Jokowi.

    Keempat,
    semenjak Indonesia mengakui Konvensi Nomor 29-1930 Staatsblad 1933-261,
    Konvensi Nomor 98-1949 (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 42), dan
    meratifikasi Konvensi ILO Nomor 106 yang kemudian disahkan menjadi UU
    No. 3 Tahun 1961 yang kemudian ditanda tangani oleh Presiden Soekarno,
    secara jelas dinyatakan bahwa setiap orang yang bekerja pada lembaga,
    kantor, organisasi atau perusahaan milik pemerintah maupun swasta berhak
    mendapatkan libur mingguan (sabtu/minggu). Adalah benar bahwa Jokowi
    sebagai pejabat Negara memiliki tugas dan kewajiban untuk melayani
    rakyatnya selama beliau mengemban jabatannya. Tetapi, menghilangkan hak
    asasi beliau untuk mendapatkan hari libur secukupnya adalah sesuatu yang
    tidak layak dan bertentangan dengan UUD 1945.

Lihat Juga

Capres rasis Donald Trumph (islammemo.cc)

Kali Kedua, Seorang Aktivis Muslimah Diusir dari Kampanye Trumph