Home / Berita / Nasional / PBNU: Undang-undang Perkawinan Perlu Direvisi

PBNU: Undang-undang Perkawinan Perlu Direvisi

Ketua PBNU Said Aqil Siroj. (inet)
Ketua PBNU Said Aqil Siroj. (inet)

dakwatuna.com Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menilai bahwa UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan perlu direvisi.

“Gagasan revisi ini tengah dibahas secara internal di kalangan PBNU dan hasilnya akan dijadikan masukan bagi pemerintah,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di Jakarta, Kamis.

PBNU dan BKKBN menilai UU tersebut berkontribusi pada fenomena pernikahan usia dini.

“Batasan minimal usia perempuan menikah 16 tahun sudah tidak relevan karena pernikahan terlalu muda berisiko tinggi bagi perempuan sehingga UU tersebut memang perlu direvisi,” katanya.

Dia juga mengatakan batasan usia pernikahan bagi perempuan di Indonesia masih beragam.

UU Perkawinan menyebutkan batasan minimal 16 tahun. Sedangkan UU Perlindungan Anak menetapkan 18 tahun dan BKKBN menyarankan usia menikah pertama bagi perempuan 21 tahun.

Sementara PBNU mengusulkan idealnya usia perkawinan pertama bagi perempuan adalah 18 tahun.

Pelaksana Tugas Kepala BKKBN Sudibyo Alimoeso menambahkan, secara medis pernikahan anak di bawah umur memang sangat berisiko.

Beberapa kasus kesehatan yang terjadi pada pernikahan terlalu muda di antaranya pendarahan saat persalinan, anemia, dan komplikasi saat melahirkan.

Untuk bisa mengatasi kondisi tersebut, BKKBN telah mendirikan Pusat Informasi dan Konseling.

“Pusat informasi itu bertugas memberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja,” katanya. (ROL)

About these ads

Redaktur: Samin Barkah, Lc., ME

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 8,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • Ngapain juga ributin UU perkawinan…biar dipuji sama Amrik ya? mestinya yang dibahas itu penanggulangan trend hamil usia muda tanpa nikah…liat orang kawin muda aja kepalanya pada pening….giliran maksiat merebak…malah adem ayem…

Lihat Juga

JK: Lebih Penting Bahas Efektivitas Penanganan Terorisme Ketimbang Revisi UU