16:30 - Senin, 15 September 2014

KAMMI Wajib Berantas Mafia Hukum

Rubrik: Mimbar Kampus | Oleh: dakwatuna.com - 09/02/13 | 09:30 | 27 Rabbi al-Awwal 1434 H

Logo Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Logo Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

dakwatuna.com - Dunia hukum belum banyak menjadi pilihan aktivis KAMMI. Ini disebabkan paradigma sekolah hukum yang dianggap sebagai pilihan yang salah.

“Efek ditinggalkan dari dunia hukum adalah minimnya advokat dari KAMMI. Ini pekerjaan rumah bagi KAMMI, karena mengakibatkan sedikitnya pengacara dari KAMMI, “ jelas pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Iwan Setiawan dalam diskusi “Kekokohan Organisasi KAMMI Menyongsong Peran Kebangkitan Indonesia di Kancah Dunia” di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Purwomartani, Kalasan, Sleman Yogyakarta, Sabtu (8/2)

Iwan menambahkan tugas memperbanyak aktivis di ranah hukum adalah faktor strategis. Ini disebabkan mafia hukum sudah merobohkan Indonesia khususnya dalam bidang politik. .

“Politik tidak berjalan seperti di ruang hampa. Adanya banyak kepentingan membuat banyak orang saling menikam. Untuk itu tugas memperbanyak advokat diperlukan agar mafia hukum dapat diberantas, “ tegasnya

Iwan menambahkan siapa pun partai yang berkuasa, jika tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat maka kekuasaannya tidak bertahan lama.

Sektor hukum dalam kehidupan demokrasi Indonesia, lanjut Iwan semakin rapuh dan berjalan tertatih-tatih. Dirinya mencontohkan bagaimana kekayaan rezim Soeharto sampai sekarang tidak pernah tersentuh hukum sehingga mencabik nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Untuk itu KAMMI harus bergerak dan berusaha membangun demokrasi yang gagal sehingga proses reformasi hukum dapat memberikan keadilan untuk masyarakat. Masih sekitar 400 aturan warisan Belanda yang masih digunakan masyarakat Indonesia, “ terangnya

Iwan menuding kesalahan hukum Indonesia disebabkan aparat penegak hukum yang korup dan sistem hukum yang tidak memenuhi keadilan masyarakat. Akibatnya masyarakat yang tidak mengerti hukum menjadi korban kezhaliman hukum.

“Banyak masyarakat menjadi rentan terhadap kezaliman hukum. Ini disebabkan kesadaran hukum yang masih rendah dalam masyarakat Indonesia, “ pungkasnya.

Redaktur: Samin Barkah, Lc

Topik:

Keyword: , ,


Beri Nilai Naskah Ini:

Nilai 1Nilai 2Nilai 3Nilai 4Nilai 5Nilai 6Nilai 7Nilai 8Nilai 9Nilai 10 (2 orang menilai, rata-rata: 8,50 dalam skala 10)
Loading...Loading...


Akses http://m.dakwatuna.com/ dimana saja melalui ponsel atau smartphone Anda.
Iklan negatif? Laporkan!
  • http://www.facebook.com/rumahbanna Rumah Al Banna

    “Masih sekitar 400 aturan warisan Belanda yang masih digunakan masyarakat Indonesia, “

    wah ternyata banyak jg ya aturan yg diwarisin sama Belanda

Iklan negatif? Laporkan!
87 queries in 1,291 seconds.