Home / Berita / Nasional / Infrastruktur Banjir Jakarta Tertinggal 30 Tahun

Infrastruktur Banjir Jakarta Tertinggal 30 Tahun

Ketua Balegda DPRD DKI, Triwisaksana dan Ery Basworo mendengarkan pandangan anggota DPRD lain dalam Kunjungan Kerja Balegda ke Dinas PU DKI untuk membahas infrastruktur pengendalian banjir di Jakarta dalam rangka penyusunan Raperda RDTR, Rabu (23/1/2013).
Ketua Balegda DPRD DKI, Triwisaksana dan Ery Basworo mendengarkan pandangan anggota DPRD lain dalam Kunjungan Kerja Balegda ke Dinas PU DKI untuk membahas infrastruktur pengendalian banjir di Jakarta dalam rangka penyusunan Raperda RDTR, Rabu (23/1/2013).

dakwatuna.com – Jakarta (23/1) :: Infrastruktur pengendalian banjir di Jakarta sebagai ibukota dan negara dan pusat berbagai kegiatan tertinggal 30 tahun dibanding dengan kota-kota utama di Asia. Jakarta tidak memiliki infrastruktur pengendalian banjir yang memadai sehingga dari tahun ke tahun banjir semakin menjadi momok bagi warga. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi DKI Jakarta, Rabu (23/1).

Dalam kapasitas sebagai Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana bersama 10 anggota Balegda DPRD DKI lainnya mempertanyakan upaya-upaya yang sudah dilakukan Pemprov DKI untuk mengurangi dampak tingginya aliran air ke Jakarta dari hulu sungai, dari laut dan dari hujan.

Menurut Sani, panggilan akrab Triwisaksana, Pemprov perlu lebih serius menangani infrastruktur pengendalian banjir ini karena kerugian material sampai nyawa telah membuat Jakarta makin tidak nyamam untuk dihuni dam dijadikan pusat kegiatan jasa dan bisnis. “Kalau untuk sepekan banjir kita kehilangan 20 triliun rupiah dan 20 nyawa melayang seperti dirilis Pak Gubernur, maka semestinya Pemprov tidak ragu mengucurkan dana untuk infrastruktur pengendalian banjir, tapi jangan sekedar rencana dadakan,” ujar Sani.

Sani menuturkan kota-kota seperti Kuala Lumpur, Bangkok atau yang lebih maju seperti Singapura, Seoul dan Tokyo masing-masing memiliki potensi banjir. “Bangkok, Kuala Lumpur bahkan Orchard Road di Singapura pernah mengalami banjir, namun skema infrastruktur pengendalian banjir dan langkah-langkah untuk mengatasinya juga jelas, maka banjir segera bisa diatasi,” ujar Sani.

DPRD DKI, ujar Sani, menyoroti dalam konteks lebih luas tentang tidak konsistennya pembangunan di Jakarta dikaitkan dengan rencana tataruang. “Banyak ruang terbuka hijau (RTH) yang berubah fungsi dan infrastruktur yang rusak atau tidak memadai secara jumlah untuk mengatasi banjir,” ujar Politisi PKS ini.

Ia juga mengingatkan pentingnya memasukkan infrastruktur pengendalian banjir dalam payung hukum yaitu Perda RTRW dan Perda RDTR. Balegda DPRD DKI melakukan kunker ke Dinas PU dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas PU Ery Basworo datang terlambat karena  memenuhi panggilan Gubernur DKI Joko Widodo lebih dulu.

Triwisaksana berharap nantinya pemprov bisa konsisten dalam menjalankan Perda RTRW yang merupakan rencana pembangunan DKI hingga tahun 2030.  “Jangan ada kongkalikong lagi hingga tataruang Jakarta terabaikan dan baniir makin menenggelamkan Jakarta,” pungkas Sani.

Kontak: Ir. Triwisaksana M.Sc. (Ketua Balegda DPRD DKI) – 08118072434

About these ads

Redaktur: Samin Barkah, Lc., ME

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Garut, You’ll Never Walk Alone