dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Asuransi syariah harus dibuatkan undang-undang tersendiri karena memiliki prinsip yang berbeda dengan asuransi konvensional, kata Wakil Ketua Badan Pengurus Indonesian Senior Executive Association (ISEA) Sri Hadiah Watie.
“Asuransi syariah perlu diatur tersendiri, jangan dicampur aduk dengan yang lain,” kata Sri usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Usaha Perasuransian di Kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah syariah itu didasarkan prinsip berbagi, keuntungan maupun kerugian dibagi kedua belah pihak. Karena itu penggunaan kata polis, menurut dia tidak tepat digunakan untuk asuransi syariah.
“Polis itu hanya untuk akte tertulis asuransi, sedangkan syariah bukan asuransi, bukan transfer of risk, jadi asuransi syariah seharusnya tidak boleh memakai kata polis,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan bila nantinya dibuat undang-udang yang mengatur asuransi syariah agar dinamakan Undang-undang Pengelolaan Risiko Syariah karena prinsip asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional.
Terkait pembahasan RUU Usaha Perasuransian, Sri menambahkan pihaknya berpendapat RUU perlu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan di sektor industri perasuransian itu sendiri.
“UU Usaha Perasuransian yang sebelumnya adalah UU Nomor 2 Tahun 1992 telah berusia 20 tahun dan hanya mengatur tentang bisnis asuransi dianggap sudah ketinggalan jaman,” katanya.
Selain itu, ditambah lagi dengan hadirnya produk-produk keuangan hibrida atau produk-produk keuangan lintas sektor seperti Unit Link, Surety Bond yang telah menimbulkan risiko baru dan wilayah abu-abu dalam pelaksanaan pengaturan industri perasuransian. (A064/S025/Ruslan Burhani/Ant)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(1 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
