14:59 - Rabu, 22 Oktober 2014

Igo Ilham: Pendekatan KJS Ala Jokowi Cenderung Sosialis

Rubrik: Daerah | Kontributor: dakwatuna.com - 22/01/13 | 23:08 | 09 Rabbi al-Awwal 1434 H

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Igo Ilham. (beritajakarta.com)

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Igo Ilham. (beritajakarta.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Igo Ilham menilai KartuJakarta Sehat (KJS) yang dicanangkan Gubernur Joko Widodo sebagai kebijakan yang dipaksakan. Menurutnya, kebijakan itu tidak dipersiapkan dengan matang.

“Mungkin mengejar 100 hari, ada unsur populis,” kata Igo kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/1). Ia menilai Pemprov DKI tidak siap menerapkan kebijakan ini. Hal ini terlihat ketika jumlah pengguna fasilitas KJS melonjak, pihak puskesmas dan rumah sakit justru kewalahan.

Sejak diterapkannya KJS, lanjut Igo, jumlah pasien meningkat hingga dua kali lipat. Akibatnya, justru banyak pasien yang terlantar dan tidak mendapat pelayanan yang baik.

“SDM sesiap apa menghadapi 2,5 kali lipat kunjungan. Akhirnya pelayanan kesehatan tidak bisa dipenuhi,” ujar politisi PKS itu.

Ditambahkannya, lonjakan jumlah pengguna jasa layanan kesehatan ini juga disebabkan kesalahan eksekutif dalam merumuskan kebijakan. Pasalnya, KJS memberi akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Jakarta.

Hal itu dinilai beda dengan kebijakan kartu Gakin (Keluarga Miskin) milik gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo yang hanya melayani warga tidak mampu. “Akses keadilan seperti apa? Apakah adil harus semuanya gratis? Pendekatan seperti itu cenderung sosialis,” imbuh Igo.

Karenanya Igo meminta eksekutif untuk belajar dari kekurangan KJS. Ia berharap, Gubernur Jokowi dapat menyusun kebijakan berdasarkan pertimbangan strategis.

“Jangan terburu-buru dengan program atau ide populis kalau perangkat belum siap. Jangan hanya ingin memberi kesan berpihak rakyat. Buat apa kalau tidak bisa melayani maksimal,” kata Igo mengingatkan.

Lebih lanjut Igo mengatakan bahwa sebenarnya gubernur tidak perlu repot-repot untuk membuat gebrakan 100 hari pertama. Pasalnya, menilai kinerja eksekutif dalam waktu 100 hari adalah sesuatu yang tidak realiistis.

“Tidak fair memberikan rapor 100 hari. Ini kan masih sisa tahun anggaran Foke. Mau melakukan apa-apa juga nggak bisa,” tandasnya. (dil/jpnn)

Redaktur: Hendra

Topik:

Keyword: , , , , ,


Beri Nilai Naskah Ini:

Nilai 1Nilai 2Nilai 3Nilai 4Nilai 5Nilai 6Nilai 7Nilai 8Nilai 9Nilai 10 (15 orang menilai, rata-rata: 8,00 dalam skala 10)
Loading...Loading...


Akses http://m.dakwatuna.com/ dimana saja melalui ponsel atau smartphone Anda.
Iklan negatif? Laporkan!
  • http://www.facebook.com/AgusMcobaTukSatia Agus Satia

    kemaren2 kmana aja bang???

  • ari

    brarti di jakarta bnyak orang sakit bang,,, kmrn2 g ke rs karena g ada duit,, mungkin seperti itu,,

  • http://www.facebook.com/eman.somantri.37 Eman Somantri

    terus, masalah buat lo

    • ThaifahManshurah

      iya iyalah
      jokowi kan cuma kader partai, PDI-P
      PDI-P kan sarangnya orang2 komunis
      liat aja si ribka ciptaning

      • Ahmadsuryadi

        cocote…dasar wahabi

  • http://www.facebook.com/indoposting Indo Posting

    DARIPADA KAPITALIS ATAU KOMUNIS, MENDINGAN SOSIALIS BANGET!

  • ThaifahManshurah

    ini gara2 jokowi
    pake sok bikin program kesehatan gratis segala
    (maklum, jokowi kan cuma kader partai :-D )
    niatnya sih bagus menolong orang yg gak mampu
    tapi masalahnya, program kesehatan gratis malah dijadikan KOMODITAS POLITIK

    trus emangnya mengelola rumah sakit itu gak pake uang apa….!!!
    mulai dr gaji/tunjangan untuk dokter, perawat, staf, sopir, OB
    trus biaya untuk listrik, beli obat2-an, beli peralatan, beli kendaraan(ambulance), beli genset, bayar pajak, dlsbg
    beli tanah, mendirikan bangunan,
    trus biayai perawatan peralatan, perawatan bangunan, perawatan kendararan dll
    kalo cuma bermodalkan kartu yg disebut KJS itu mah bukan solusi, tapi ilusi
    soalnya program sebelumnya udah ada
    JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES dll
    tapi gak jalan

    nah jokowi maen gampangin aja masalah
    dia pikir cukup bikin kartu berobat gratis yg biasa disebut KJS, trus segala permasalahan ttg kesehatan jadi beres
    sekarang malah jadi masalah
    __________

    saran dr gw buat PDI-P
    mendingan PDI-P bikin aja rumah sakit sendiri
    trus orang yg gak mampu bisa berobat di rumah sakit miliknya PDI-P tsb
    semua biayanya diambil dr kas PDI-P

Iklan negatif? Laporkan!
74 queries in 1,296 seconds.