Warga Rasakan Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam Mengambil Langkah Tanggap Darurat

Rubrik: Daerah, Nasional | Kontributor: Tim dakwatuna - 22/01/13 | 09:15 | 09 Rabbi al-Awwal 1434 H

1 Komentar
595 hits

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid dan istri menyambangi dan menyampaikan bantuan kepada para korban banjir di Jakarta, sejak sejak Kamis (17/1) hingga Ahad (20/1). (ist)

dakwatuna.com - Pemprov DKI Jakarta diminta serius mengambil langkah-langkah dalam masa tanggap darurat banjir. Tanggap darurat jangan hanya menjadi istilah tanpa makna.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, sejak Kamis (17/1) ia menyambangi dan menyampaikan bantuan kepada para korban banjir di Jakarta Selatan, Pusat dan Barat. Minggu (20/1) pagi hingga sore ini Hidayat akan menyambangi para korban banjir di wilayah Jakarta Utara dan Timur.

“Dari suara rakyat yang kami dengar dan yang saya saksikan di lapangan, memang tidak terlihat langkah-langkah konkret Pemprov DKI dalam apa yang disebut masa tanggap darurat. Sangat banyak yang mengaku belum mendapat bantuan dari pemerintah,” tutur Hidayat.

Sebagaimana diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Jokowi menetapkan masa tanggap darurat untuk musibah banjir di Jakarta sampai tanggal 27 Januari 2013.

Hidayat menambahkan, dari pantauannya sejak Kamis (17/1), tidak terlihat langkah signifikan penanganan kebutuhan logistik dan kesehatan para korban, baik yang mengungsi maupun yang bertahan di rumah masing-masing.

“Tidak terlihat pula pemerintah mengerahkan banyak relawan untuk membantu para korban. Yang tampak bekerja di lapangan justru posko-posko partai dan ormas serta LSM,” ujar Ketua Fraksi PKS ini.

Jika sebelum ini Jokowi melarang berdirinya posko-posko parpol dengan alasan koordinasi, lanjut Hidayat, langkah kordinatif pun tak terlihat. Semua elemen masyarakat yang terjun, berjalan sendiri-sendiri.

“Bagi parpol, kalau tidak turun membantu memang dilematis. Kalau tidak membantu saat rakyat menderita, akan diteriaki sebagai melupakan rakyat, dan hanya ingat kalau mau pemilu,” tuturnya.

Ironisnya, jelas Hidayat, saat turun membantu korban banjir, ada yang menuduh sebagai politisasi dan carmuk (cari muka). Maka, parpol lebih baik tetap turun membantu rakyat, karena itu hak mereka.

“Tetapi, kalau berani membawa bendera partai berarti mereka harus betul-betul profesional dan bertanggungjawab untuk membuktikan martabat partai,” katanya.

Soal keikhlasan, jelas Hidayat, memang penting. Namun, ikhlas itu diukur dengan niat dan cara melaksanakan kegiatan. Bukan sekadar pakai simbol partai atau tidak. Orang tetap bisa berniat tak ikhlas sekalipun tak pakai simbol.

“Karenanya saya mengajak semua pihak termasuk parpol dan para pengritiknya, untuk berlomba-lomba membantu korban banjir dan menghentikan perlombaan menyebar negative thingking, su’uzhan (prasangka buruk), karena korban banjir lebih memerlukan bantuan konkret. Mereka tidak butuh fitnah-fitnah seperti itu,” tandasnya.

Hidayat mencontohkan, apa yang dilakukan DPD PKS Jakarta Barat yang dikunjunginya Sabtu (19/1) sebagai hal yang positif. Sampai kemarin, posko telah berhasil menggalang dan menyalurkan bantuan senilai tak kurang Rp 150 juta. Termasuk di dalamnya bantuan 3 ton beras dari Bulog dan 1 ton beras dari LSM Aksi Cepat Tanggap.

Redaktur: Hendra

Topik: Banjir Jakarta

Keyword: banjir, darurat, DKI, hidayat nur wahid, jakarta, langkah, Pemprov, rasa, serius, warga