14:08 - Kamis, 24 April 2014

Komisi V DPR Minta Pemerintah Bentuk Badan Nasional Penataan Air

Rubrik: Daerah, Nasional | Kontributor: dakwatun - 22/01/13 | 08:37 | 09 Rabbi al-Awwal 1434 H

Anggota Komisi V DPR Mohammad Syahfan Badri Sampurno. (fpks.or.id)

Anggota Komisi V DPR Mohammad Syahfan Badri Sampurno. (fpks.or.id)

dakwatuna.com – Jakarta. Anggota Komisi V DPR  Mohammad Syahfan Badri Sampurno meminta pemerintah membentuk Badan Nasional Penataan Air di wilayah Jabodetabek yang berperan melakukan pengaturan, mengelola dan menyelesaikan berbagai permasalahan tata air, daerah aliran sungai (DAS) serta resapan-resapannya. Hal ini sebagai antisipasi banyaknya sungai-sungai besar dan kecil yang besar pengaruhnya terhadap banjir di wilayah Jabodetabek seperti sungai Ciliwung, Cisadane, Pesanggrahan, dan sebagainya.

“Upaya mengatasi bencana banjir di wilayah Jabodetabek. Kita meminta pemerintah pusat agar membentuk semacam badan nasional yang mengurus dan mengelola masalah tata air, resapan-resapannya dan DAS agar ada solusi lebih komprehensif,” ujar Syahfan di Senayan, Senin (21/1) .

Menurut Syahfan, terjadinya banjir di DKI Jakarta, Banten, dan Jabar bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi melainkan juga pemerintah pusat. Oleh karena itu, dengan dibentuknya badan ini, Syahfan optimis masalah banjir tahunan bisa diatasi dengan dilakukannya sinergis dan koordinasi antara Pemprov Jabodetabek dengan pemerintah pusat melalui badan ini.

“Masalah banjir DKI Jakarta, Banten, dan Jabar juga tanggung jawab pemerintah pusat. Saya optimis jika dibentuk badan ini akan terbangun sinergitas antara Pemprov Jabodetabek dan pemerintah Pusat dalam menyelesaikan masalah banjir di wilayah ini,” tegas Politisi PKS ini.

Syahfan juga menegaskan bahwa jebolnya Banjir Kanal Barat (BKB) yang mengakibatkan banjir di daerah pusat DKI Jakarta seperti daerah Thamrin, Monas, dan Istana Kepresidenan adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Karena itu, dirinya menghimbau pemerintah pusat melalui Kementerian PU berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta segera membangun kembali tanggul tersebut untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam waktu dekat ini mengingat cuaca buruk masih berpeluang terjadi.

“Terkait jebolnya Banjir Kanal Barat (BKB) adalah tanggungjawab pemerintah pusat. Karena itu, saya berharap pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan pemprov untuk menyelesaikannya,” demikian tutup Syahfan.

Redaktur: Hendra

Topik: ,

Keyword: , , , , , , , ,


Beri Nilai Naskah Ini:

Nilai 1Nilai 2Nilai 3Nilai 4Nilai 5Nilai 6Nilai 7Nilai 8Nilai 9Nilai 10 (Belum ada nilai)
Loading ... Loading ...


Akses http://m.dakwatuna.com/ dimana saja melalui ponsel atau smartphone Anda.
Iklan negatif? Laporkan!
Iklan negatif? Laporkan!
98 queries in 1,011 seconds.