Home / Berita / Nasional / Anggota DPR: Jokowi Tidak Berhak Larang Siapapun Dirikan Posko Banjir

Anggota DPR: Jokowi Tidak Berhak Larang Siapapun Dirikan Posko Banjir

Anggota DPR RI Ahmad Zainuddin meninjau langsung lokasi yang terkena banjir parah di kelurahan Bidaracina Jatinegara Jakarta Timur Kamis (17/1). (ist)
Anggota DPR RI, Ahmad Zainuddin meninjau langsung lokasi banjir di kelurahan Bidaracina, Jatinegara Jakarta Timur Kamis (17/1). (ist)

dakwatuna.com Banjir yang melanda Jakarta saat ini semakin memprihatinkan dan juga membuat warga ibu kota merasa cemas. Korban banjir hingga malam hari masih banyak yang terlantar dan belum tertangani dengan baik oleh pemda DKI.

Pengungsi korban banjir harus sabar atas musibah tahunan yang menimpa mereka. Yakinlah musibah ini tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terkena banjir, namun juga dirasakan imbasnya oleh warga Jakarta. Demikian dikatakan anggota DPR Ahmad Zainuddin, ketika meninjau langsung lokasi yang terkena banjir parah di kelurahan Bidaracina Jatinegara Jakarta Timur malam Kamis ini.

Legislator  senayan dari dapil Jakarta Timur ini mengungkapkan bahwa banyak keluhan korban yang belum mendapatkan bantuan makanan sejak kemarin malam. Di lapangan warga melaporkan kepada kami bahwa hanya melihat ada posko banjir yang dibuat oleh PKS dan beberapa posko LSM. Namun itu saja tidak mampu untuk menangani 13 RW dari keseluruhan 16 RW yang terkena banjir,” ujarnya.

Zainuddin menyayangkan lambannya antisipasi dan penanganan banjir dari pemda DKI.  Menurutnya   gubernur DKI tidak berhak melarang siapa pun untuk mendirikan posko banjir, dan justru seharusnya di dukung pembuatan posko tersebut agar dapat bersinergi dengan pemda dalam menangani korban banjir.

Banjir yang terjadi kali ini justru yang terparah dan  lebih luas dari tahun – tahun sebelumnya. “Banyaknya korban pengungsian yang terlantar menjadi indikasi bahwa pemerintah kurang siap dalam mengantisipasi datangnya banjir. Disisi lain dengan adanya saluran BKT ternyata belum mampu menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menilai peran warga juga dirasakan belum maksimal. Dan minimnya partisipasi warga dalam penangan banjir ini bisa jadi karena masyarakat menyangka Jokowi sudah siap dengan program penanganan banjir sebagaimana yang dijanjikan pada saat kampanye.

Dengan kondisi yang seperti ini seharusnya Jokowi mendorong partai-partai termasuk anggota masyarakat lain untuk membuat posko pelayanan korban banjir dan bukan malah melarangnya, jelas Zainuddin.

Politisi PKS ini mendesak pemda DKI untuk segera menangani korban banjir agar tidak terlantar, karena dikhawatirkan curah hujan dan banjir susulan akan datang. Ia juga meminta agar tempat pengungsian yang tidak memadai agar diperluas karena dapat menyebabkan sumber penyakit jika tidak segera diatasi dengan baik.

“Masyarakat sekitar harus waspada bencana banjir dan harus ikut berpartisipasi bersama pemerintah untuk menangani banjir ini,” pungkasnya.

About these ads

Redaktur: Samin Barkah, Lc., ME

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (5 votes, average: 7,80 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Parlemen Israel Tunda Voting UU Larangan Azan