Home / Berita / Daerah / Irwan Prayitno: Dana Jaminan Kesehatan Akan Ditingkatkan Terus

Irwan Prayitno: Dana Jaminan Kesehatan Akan Ditingkatkan Terus

Irwan Prayitno (doc humas prov. sumbar)
Irwan Prayitno (doc humas prov. sumbar)

Dakwatuna.com Padang – Kita tetap menargetkan 100 persen jaminan bidang kesehatan bagi masyarakat dapat diwujudkan, walaupun kondisi saat ini baru 69 persen yang memegang jaminan kesehatan dalam kegiatan Jamkesda (26 persen) Jamkesmas (28 persen) dan Jamkes Mandiri (15 persen) di Sumatera Barat. Upaya ini akan terus kita tingkatkan dari waktu ke waktu, sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah dalam menyiapkan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno dalam acara pembukaan Seminar Nasional Sehari Penyediaan Program Jaminan Sosial Bidang Kesehatan sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, di Padang, Senin (7/1). Kegiatan sosialisasi ini terselenggaran berkat kerjasama ICMI dengan PT. Askes. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Kesehatan RI, Ketua Presidium ICMI Pusat, Ketua ICMI Sumatera Barat, Rektor Unand, para Tokoh ICMI Sumbar dan 200 orang lebih peserta Seminar utusan Pemkab/ko se Sumatera Barat.

Lebih jauh Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, pada tahun lalu, dalam rangka mendukung penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin dan hampir miskin, kita telah melakukan sharing dana dengan Pemkab/ko se-Sumatera Barat dengan perbandingan 30-70. Dari dana 50 Miliar yang disediakan dalam APBD Sumbar, terserap hanya 15 Miliar saja.

Hal ini terjadi karena kondisi keuangan daerah yang amat terbatas dan kecil. Karena selama ini kita melihat bahwa APBD Pemkab/ko di Sumatera Barat rata-rata 90 persen itu dari anggaran APBN yang berupa DAU, DAK serta program nasional yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah antara 5-10 persen dari APBD Pemkab/ko.

Menyikapi kondisi ini, di tahun 2013 kita pengurangi beban daerah dengan perbandingan dana sharing 40-60 persen dan kita akan melakukan peningkatkan pendanaan setiap tahunnya guna mencapai target tersebut, katanya.

Gubernur Irwan Prayitno juga menyampaikan,  persoalan masih adanya masyarakat miskin di Sumatera Barat yang belum mendapat layanan Jamkesmas atau Jamkesda. Apakah ini belum terdata secara baik atau cara pendataan yang belum sempurna? Seharusnya dari data penduduk miskin Sumatera Barat saat ini yang hanya  8 persen dari jumlah penduduk Sumatera Barat, telah tuntas mendapat Jamkesmas atau Jamkesda.

Menyikapi kondisi ini perlu peran serta masyarakat, untuk melaporkan atau memberikan data kepada kelurahan setempat bahwa di lingkungan tempat tinggal kita masih ada masyarakat miskin yang belum mendapat Jamkesda atau Jamkesmas. Kita amat prihatin sekali masyarakat miskin yang seharusnya mendapat pelayanan kesehatan dari pemerintah atas ketidak mampuannya membiayai pengobatan malah tidak dapat.

Ke depan kita berharap dengan peningkatan layanan jaminan bidang kesehatan masyarakat ini akan mampu meningkatkan produktifitas masyarakat, meningkatkan mutu kualitas pendidikan serta juga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, harapnya.

Wamenkes RI, Prof dr Ali Gufron Mukhti MSc PhD, dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa program pembangunan pelayanan bidang kesehatan kepada masyarakat, mulai dari peningkatan fasilitas puskemas hingga sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ali Gufron menegaskan, saat ini orang menyebut yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan adalah pemerintah, sementara di Singapura pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab pribadi yang dilakukan dengan melakukan iuran kesehatan bagi setiap masyarakatnya. Persoalan lain adalah masyarakat yang mestinya secara pribadi memperhatikan kesehatan dirinya secara baik, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik.Terhadap masyarakat miskin yang belum mendapat pelayanan jaminan kesehatan (Jamkesmas), kita akan terus memberikan perhatian. Saat ini dari data yang ada kita telah memberikan bantuan layanan kesehatan kepada masyarakat miskin lebih kurang  84 juta jiwa, melalui  APBN.

Selain itu kita juga mendorong peningkatan kualitas para dokter melalui program pendidikan dan untuk ke depan dokter umum dapat dijadikan dokter keluarga bagi masyarakat. Karena dokter umum dapat memberikan perhatian kesehatan secara keseluruhan secara umum, ujarnya. [humasprov]

About these ads

Redaktur: Samin Barkah, Lc., ME

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Pemkot Padang masih enggan membuka pintu bagi waralaba seperti, Alfamart dan Indomaret. (tribunnews.com)

Pemkot Padang Enggan Buka Pintu untuk Alfamart dan Indomaret, Ini Alasannya