Home / Berita / Nasional / 2013, PKS Minta Pemerintah Lebih Serius Urus Pendidikan Indonesia

2013, PKS Minta Pemerintah Lebih Serius Urus Pendidikan Indonesia

Ust. Raihan Iskandar, Lc. MM.
Ust. Raihan Iskandar, Lc. MM.

dakwatuna.com – Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, sepanjang tahun 2012 pemerintah Indonesia belum menunjukkan keseriusannya mengelola pendidikan di tanah air. Hal itu bisa dilihat dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan yang hingga hari ini belum terpenuhi. Bahkan, 3 poin yang menjadi dasar terlaksananya pendidikan pun belum terpenuhi.

“Jadi dalam SPM itu ada 3 poin penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah, masalah standar guru, kurikulum dan sarana prasarana pendidikan. Tiga poin inilah yang menjadi syarat minimal terlaksananya pendidikan. Ketiga-tiganya belum dipenuhi,” kata Ketua Departemen Pendidikan DPP PKS, Raihan Iskandar, Kamis (3/1/2013) di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Raihan mengungkapkan bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini cukup miris. Menurut Anggota Komisi X DPR RI ini, setiap berganti menteri, kurikulum pendidikan di Indonesia juga ikut berganti. Hal itu, menurut dia tentu tidak akan efektif untuk proses sebuah pendidikan.

“Padahal yang lama saja belum bisa diterapkan secara efektif di seluruh pelosok tanah air, ini sudah berganti kurikulum lagi. Harusnya pemerintah bisa membuat kurikulum dengan jangka yang panjang. Sehingga siapa pun menterinya, siapapun presidennya, kurikulum tidak perlu diganti,” kata politisi Senayan itu.

Standar pelaksanaan pendidikan minimal lainnya yang harus dipenuhi adalah masalah standar guru. Menurut Raihan, sertifikasi yang selama ini dilakukan sudah benar untuk meningkatkan standar kompetensi guru. Namun sayangnya, sertifikasi guru selama ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan. Hasil uji kompetensi guru ternyata sangat mencengangkan, sebagian besar guru-guru kita seluruh Indonesia tidak memadai. Berdasar hasil uji kompetensi itu, yang ada diatas rata-rata hanya ada di 12 provinsi.

“Jadi bisa dibayangkan sebagian besar guru kita masih berada dibawah standar,” ujar Raihan.

Kemudian standar pelayanan pendidikan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pendidikan adalah masalah sarana prasarana. Raihan mengatakan, pada tahun 2012 lalu pemerintah sudah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk memperbaiki sarana prasarana pendidikan seperti gedung sekolah. Tapi ternyata ini tidak optimal. Masalahnya ada pada pendataan sehingga banyak yang salah sasaran. Raihan menceritakan ada sekolah yang masih bagus, tapi justru mendapat bantuan.

“Sedangkan yang lain, ada sekolah yang membutuhkan bantuan untuk rehab, tapi malah tidak mendapatkan. Banyak yang tidak tepat sasaran,” ungkap dia.

Karena itu, Raihan berharap pada tahun 2013 ini pemerintah lebih serius memperhatikan masalah pendidikan di tanah air. Pada tahun 2013, pemerintah harus memenuhi standar pelayanan pendidikan, minimal standar untuk kurikulum, standar guru, dan standar sarana prasarana pendidikan.

“Pendidikan memang bukan segala-galanya, namun segala-galanya bisa dimulai dari pendidikan. Karena itu, PKS akan mendorong pemerintah untuk benar-benar memperhatikan pendidikan di negeri ini, baik lewat legislatif, maupun lewat eksekutifnya,” tandas Raihan. (ist)

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • ikadikalanganyar

    sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk lebih serius dalam pendidikan karena itu aset negara jangka panjang

Lihat Juga

Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla: Sektor Industri dan Pembangunan