Home / Berita / Daerah / FPI Jabar: Ulama Sebaiknya Tidak Terlibat Transaksional Politik

FPI Jabar: Ulama Sebaiknya Tidak Terlibat Transaksional Politik

Ilustrasi (Eduardo Olivares, Cebas Computer GmbH)
Ilustrasi (Eduardo Olivares, Cebas Computer GmbH)

dakwatuna.com – Padalarang. Pada 2013 ini di beberapa daerah bakal melaksanakan pemilihan umum kepala daerah. Terkait hal itu, para ulama yang menjadi daya tarik dukungan suara itu rentan menjadi pelaku transaksi politik.

Ketua Tanfidz Front Pembela Islam (FPI) Jabar Abdul Kohar Al Qodsy mengatakan, terlebih para ulama kerap dijadikan ujung tombak untuk mendulang suara dukungan seorang calon kepala daerah.

“Menghadapi pemilukada di berbagai daerah ini saya menyayangkan jika ada ulama yang hanya dijadikan ujung tombak calon dengan visi misi yang sarat muatan politik. Ulama sebaiknya tidak terlibat transaksional politik dan tidak memperjualbelikan ayat,” kata Abdul Kohar saat ditemui usai menjadi penceramah pada gelaran Majelis Perempuan Berdzikir di Kota Baru Parahyangan Padalarang, Selasa (1/1/2013).

Menurutnya, sebagai tokoh masyarakat, ulama sepatutnya memilih untuk tidak berada dalam keberpihakan. Ulama pun sebaiknya tidak memanipulasi ayat hanya untuk kepentingan politik yang akan berakibat pada perpecahan umat Muslim.

“Kita di FPI ini menginginkan para ulama itu yang diarahkan untuk kepentingan politik. Tapi sebaliknya, ulama harus mengarahkan ke jalan kebaikan. Dan ulama wajib membina akhlak umat. Karena, jika ada suap-menyuap dan transaksi politik itu suatu yang tidak baik,” jelasnya.

Secara umum, Abdul Kohar menyebutkan dalam hajatan demokrasi lima tahunan itu FPI tidak akan melakukan intervensi situasi politik yang berkembang. Meski demikian, dia menegaskan ormas FPI tetap akan menyampaikan pesan kepada calon kepala daerah.

“Siapa pun calonnya, kita siap akan mendukung orang yang komit kepada amar ma’ruf nahi mungkar. Dia harus berkomitmen untuk bisa menutup tempat maksiat di daerahnya. Jika tidak, kita dari FPI tidak segan-segan menegur mereka,” tegas Abdul Kohar.

Disinggung mengenai posisi ulama yang baik di tataran masyarakat, dia menegaskan alim-ulama itu sebaiknya bersanding dengan para kepala daerah. Itu, kata dia, sesuai dengan perumpamaan ulama dan umaro yang ideal itu harus bersanding memberikan contoh yang baik dan selalu berpihak kepada umat. (jul/inilah)

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • betul… Percuma sila pertama pancasila jika tempat maksiat dibiarkan..

  • bill nhuda

    Mohon ma’af sebelumnya kepada Ketua Tanfidz FPI jawa Barat, saya menyarankan kepada seluruh pemuka Agama Islam yang saya hormati, agar ditanamkan Ilmu Ketatanegaraan kepada Generasi sekarang maupun yang akan datang disetiap tempat Pendidikan Islam serta berupaya sekuat mungkin untuk menjadi Pemimpin yang benar-benar bernafaskan Islam dan berpegang pada Al- Qu’an dan Sunnah Rasul, serta mampu menduduki jabatan-jabatan dipemrintahan sehingga Masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam tidak lagi dipimpin oleh Pemimpin Non Islam yang bertentangan dengan Akidah Islam sesuai UUD ’45 dan Panca Sila.

Lihat Juga

Nak…