Home / Berita / Nasional / KAMMI: “Tangkap Perampok Hambalang, Bubarkan Partai Demokrat”

KAMMI: “Tangkap Perampok Hambalang, Bubarkan Partai Demokrat”

Ilustrasi - Proyek Hambalang. (detikcom)
Ilustrasi – Proyek Hambalang. (detikcom)

dakwatuna.com – Jakarta. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menilai kasus Hambalang terjadi karena adanya perampokan sistematis politisi Demokrat. Ini terjadi mulai dari sektor pengusaha, legislatif dan eksekutif yang banyak melibatkan elite Demokrat.

“Kasus Hambalang ini jelas perampokan sistematis Partai Demokrat. Semua oknum pejabat yang terlibat adalah elite Demokrat. Mereka berkolaborasi merampok uang negara dengan perahunya masing-masing, “ jelas Sekretaris Jenderal PP KAMMI Andriyana di Jakarta, Rabu (19/12)

Andriyana menambahkan, kerugian negara akibat kasus Hambalang sangat fantastis sehingga menyebabkan rakyat menderita. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas kasus hambalang kerugian negara mencapai 243,6 milyar dengan rincian selisih pembayaran uang muka senilai Rp116,9 miliar ditambah kelebihan pembayaran atau pemahalan harga pelaksanaan konstruksi hingga Rp126,7 miliar yang terdiri atas mekanikal elektrikal sebesar Rp75,7 miliar dan pekerjaan struktur sebesar Rp51 miliar.

“Ini uang rakyat dan dirampok para penguasa yang zalim. Untuk itu KAMMI mendesak KPK menangkap para koboi perampok anggaran Negara ini. Mereka jelas merupakan biang keladi keruntuhan Indonesia dan simbol kebobrokan moral pejabat negara, “ tegasnya

Andriyana juga menegaskan, kasus Hambalang kental dengan indikasi tindak pidana pencucian uang. Partai Demokrat sukses menjadi tempat praktek pencucian uang sehingga harus dibubarkan.

“Berdasarkan data dan fakta, ada aliran dana hasil rampokan proyek Hambalang yang mengalir dalam kongres Partai Demokrat di Bandung. Untuk itu, Partai Demokrat harus dibubarkan, “ jelasnya

Andriyana menambahkan, KAMMI juga menuntut Presiden SBY mundur dari jabatannya karena gagal mengatasi korupsi di Tanah Air. Ini dibuktikan dengan semakin buruknya indeks korupsi Indonesia, dimana berdasarkan rilis Transparancy Internasional indeks tingkat korupsi di Indonesia naik dari peringkat 100 menjadi 118 pada 2012.

“Presiden SBY harus mundur karena gagal mengatasi korupsi. Jika tidak mundur, KAMMI bersama rakyat akan menjalankan Reformasi jilid dua Januari nanti, “ pungkasnya.

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (10 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • kok nggak ada yg komentar..padahal..kelompok ini msh benar cita2nya..indonesia yg bersih…

  • siapapun yang terlibat korupsi bubarkan saja

  • Erik Eri

    BETUL………SETUJU 5000 % demokrat harus dibubatkan DBY harus diadili dibalik semua perampokan negara SBY lah dibelakang layar nya dan pembela nya.

Lihat Juga

Maraknya Buruh Cina Ilegal, Bukti Blundernya Kebijakan Pemerintah Jokowi