Home / Berita / Nasional / Indra: Pidato SBY Bisa Bahayakan Pemberantasan Korupsi

Indra: Pidato SBY Bisa Bahayakan Pemberantasan Korupsi

Susilo Bambang Yudhoyono. (inet)

dakwatuna.com – Jakarta. Anggota Komisi III dari FPKS, Indra menyesalkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan pemerintah akan membela pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi karena kesalahpahaman atau ketidaktahuan atas kebijakan yang diambil.

Menurutnya, pidato SBY tersebut terkesan membela pejabat negara yang melakukan korupsi. Dan pernyataan SBY itu terkesan permisif atas perilaku kolutif pejabat negara.

“Yang namanya korupsi atau koruptor, apapun alasannya ya tetap koruptor. Pernyataan SBY tersebut bisa membahayakan semangat pemberantasan korupsi,” kata Indra kepada Tribunnews di Jakarta, Selasa (11/12/2012).

Indra mengatakan bahwa konsepsi hukum pidana ketidaktahuan bukan berarti menghapuskan pertanggungjawaban pidananya.

Dia menjelaskan prinsip perundang-undangan adalah suatu perundang-undangan setelah diundangkan maka setiap warga negara dianggap mengetahui isinya. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Apalagi pejabat negara, tentunya wajib mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, menurutnya tidak boleh pejabat negara berlindung di balik ketidaktahuannya.

“Kalau enggak mau menerima resiko, maka jangan jadi pejabat. Sebenarnya kenapa harus takut membuat kebijakan dan program selama para pejabat tersebut melalui proses yang benar dan tidak berniat melakukan korupsi,” ujarnya.

Selain itu di UU Tindak Pidana Korupsi juga sangat jelas mengatur bahwa yang namanya korupsi bukan saja tindakan memperkaya diri. Namun memperkaya orang lain, kelompok atau golongan juga merupakan korupsi.

“Jadi saya kasihan sama SBY yang diduga tidak mendapatkan supply pemahaman yang cukup atas konsep hukum dan tindak pidana korupsi dari para stafnya,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan membela pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi karena kesalahpahaman atau ketidaktahuan atas kebijakan yang diambil.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan hal tersebut di acara perayaan Hari Anti Korupsi dan HAM Sedunia, di Istana Negara, hari ini.

Menurut SBY, selama memimpin pemerintahan dalam delapan tahun terakhir, dirinya melihat ada dua jenis korupsi. Yaitu korupsi yang memang diniatkan oleh pelakunya, dan korupsi karena ketidakpahaman pejabat bahwa kebijakannya masuk dalam kategori korupsi.

Untuk jenis kedua, Yudhoyono bahkan mengatakan perlu ada tindakan penyelamatan khusus.

“Negara wajib menyelamatkan orang-orang yang tidak punya niat melakukan korupsi, tapi bisa salah dalam mengemban tugas-tugasnya. Jangan biarkan mereka dinyatakan bersalah dalam Tipikor,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2012), yang diikuti tepuk tangan hadirin. (tribunnews)

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (4 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • Tisna

    Lama kelamaan SBY bikin jengkel dah.

    • pidato SBY : Pejabat korupsi karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman
      melakukan korupsi sehingga mereka yang korup wajib untuk dibela.
      Preeetttttttttttttttttttttt

Lihat Juga

RS Sumber Waras

KAMMI Pertanyakan Niat Baik KPK dalam Mengusut Skandal Sumber Waras

Organization