dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Usulan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan impor daging sebanyak 105.000 ton dinilai mengabaikan keberadaan UU Pangan yang baru saja disahkan oleh DPR. Padahal semangat UU Pangan ini adalah adanya kedaulatan, kemandirian, ketahanan dan keemanan pangan. Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto di Jakarta, Senin (10/12).
Menurutnya, pemerintah wajib mendorong keberadaan produk lokal. UU ini secara jelas mengatakan bawah Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa. “Kalau kita terus melakukan impor, maka potensi sumber daya alam kita tak akan pernah berkembang. Kemendag harus konsisten dalam menerapkan UU Pangan,” tegas Hermanto.
Legislator PKS ini mengingatkan pemerintah jika impor terus berlangsung tak terkendali maka program swasembada daging 2014 tentu akan terancam gagal. Sebagai gambaran, hasil rapat koordinasi di Kementerian Perekonomian disepakati bahwa pada 2013 akan dilakukan impor daging sapi sebanyak 80 ribu ton yang terdiri dari impor daging sapi beku dan sapi bakalan (sapi hidup).
Dalam hal ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa beralasan bahwa ketersediaan pasokan sapi di dalam negeri pada tahun 2013 sekitar 2,4 juta ekor yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Namun, pasokan ini belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan daging nasional. Sehingga ada kekurangan sekitar 12% dari total kebutuhan yang harus diimpor, yaitu sekitar 80.000 ton daging. Digambarkan kebutuhan konsumsi ini telah menghitung adanya peningkatan konsumsi daging dari 1,9 kilogram per kapita per tahun menjadi 2,2 kg per kapita per tahun. (ist)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(3 votes, average: 9.33 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
