Home / Berita / Internasional / Afrika / Mursi: Saatnya untuk Menghukum Mereka yang Menikam Stabilitas Negara

Mursi: Saatnya untuk Menghukum Mereka yang Menikam Stabilitas Negara

Presiden Mesir Muhammad Mursi. (REUTERS/Nile TV via Reuters TV)

dakwatuna.com Akhirnya Presiden Mesir Muhammad Mursi bicara setelah beberapa hari diam mengamati setiap perkembangan yang terjadi pasca dikeluarkannya deklarasi konstitusi (dekrit) 21 November lalu.

Ini adalah untuk kedua kalinya Mursi bicara terkait dekritnya. Sebelumnya di depan jutaan massa pendukung di depan Ittihadiyah Mursi sudah menyampaikan pidatonya yang berisi tamparan keras bagi pihak-pihak yang berkamuflase di balik institusi negara.

Namun setelah terjadinya aksi protes kelompok oposisi di depan Istana Ittihadiyah hingga menjatuhkan korban disusul tuntutan oposisi, akhirnya Mursi bicara. Kemarin malam (6/12) Presiden Mesir terpilih oleh rakyat tersebut menyampaikan pidato dan pesan-pesan lebih keras dan sambungan pidato sebelumnya. Di antara poin-poinnya adalaha:

  1. Mursi tidak membedakan antara pendukung dan  oposisi. Negara telah menyatukan semua.
  2. Kepiluan yang mendalam atas ruh yang menghadap Tuhannya dan darah yang tertumpah tanpa dosa.
  3. Baik kalangan mayoritas atau minoritas harus mengutamakan kepentingan negara.
  4. Menghormati aksi damai, tapi tidak akan menolerir pembuat kekacauan dan kerusakan.
  5. Tidak akan toleransi pada upaya kudeta terhadap kedaulatan rakyat.
  6. Aksi demonstrasi Selasa lalu telah menyerang properti institusi kepresidenan.
  7. Mereka yang menyusup ke tengah-tengah demonstran tak akan luput dari hukum.
  8. Beberapa pelaku yang ditangkap memiliki kontrak kerja dan hubungan dengan beberapa oknum yang mengaku-ngaku kekuatan politik.
  9. Saya bisa membedakan mana oposisi yang jujur dan mana yang hanya ingin mengancam negara.
  10. Salah seorang terdakwa kasus “Tragedi Unta” di Tahrir beberapa waktu lalu telah menggunakan kantornya untuk merancang aksi pengacauan.
  11. Proteksi kebijakan-kebijakan presiden tidak bermaksud menghalangi peradilan untuk bekerja.
  12. Dikeluarkan Deklarasi Konstitusi adalah untuk antisipasi hal-hal yang membahayakan negara.
  13. Masa berlaku Deklarasi Konstitusi akan berakhir setelah referendum konstitusi baru, Ya atau TIDAK.
  14. Pasal 6 Deklarasi Konstitusi tidak dibutuhkan jika kondisi negara stabil.
  15. Mengundang semua parpol, pemida, para petinggi dan pakar hukum dalam dialog Sabtu mendatang.
  16. Ungkapan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluara syuhada insiden Istana Ittihadiyah.
  17. Mengajak rakyat untuk ikut serta mengatasi aksi para pengacau  dan yang mengancam tanah air.
  18. Aksi demonstrasi damai akan dijamin selama tidak mengganggu jalannya produksi dan tidak menyerang BUMN dan swasta.
  19. Sama sekali tidak ada hubungan unjuk rasa dengan menyerang perusahaan-perusahaan dan membakar kantor-kantor partai!
  20. Referendum konstitusi baru akan terlaksana sesuai yang dijadwalkan.
  21. Saya tidak akan menggunakan otoritas tunggal dalam menetapkan urusan publik, keputusan akhir ada di tangan rakyat.
  22. Tidak akan bersikukuh mempertahankan pasal 6 deklarasi konstitusi yang dikeluarkan baru-baru ini.
  23. Tujuan adanya pasal 6 hanya untuk melindungi nasib bangsa.
  24. Lembaga kehakiman harus menggunakan segala wewenangnya untuk melindungi institusi negara.
  25. Ini adalah saatnya untuk menghukum mereka yang telah menghamburkan hartanya untuk menikam stabilitas negara.
  26. Membedakan antara oposisi dengan mereka yang mengucurkan dana hasil korupsi untuk  meruntuhkan struktur negara.
  27. Beberapa terdakwa mengaku mendapat suntikan dana untuk menyerang demonstran.
(Harun AR/islamstory/Sinai)
About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (13 votes, average: 9,85 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Praktik Pengawasan Syariah di Negara Anggota OKI