Pemira: Tinggalkan Debat, untuk Berkarya

dakwatuna.com – “Kami butuh bukti, bukan janji”. Kalimat ini sudah menjadi ruh masyarakat yang akan memilih pemimpinnya. Baik pemilu nasional, daerah, dan bahkan kampus sekalipun meneriakkan slogan yang sama. Masyarakat menjadikan kalimat ini menjadi petisi kepada para calon pemimpin, bahwa mereka akan dituntut untuk bekerja tidak sekadar retorika. Kali ini saya akan berbicara untuk lingkup kampus, yaitu pemira (pemilihan raya). Mahasiswa sebagai kaum minoritas yang diberikan fasilitas mewah (disubsidi oleh rakyat) oleh masyarakat selalu menjadi bahan yang menarik untuk dikaji dan di diskusikan.

Masyarakat senantiasa menyoroti tingkah laku mahasiswa di Indonesia. Jika berprestasi ia dipuja, jika berbuat arogan ia akan dihina. Perhatian khusus yang diberikan masyarakat adalah bukti bahwa mereka melihat, mereka meneladani kelompok intelektual (mahasiswa) yang menjadi penentu masa depan bangsa Indonesia. Begitu juga dalam hal bagaimana mahasiswa melaksanakan demokrasi di dalam kampus. Apakah sekadar pesta? Ataukah penuh dengan karya dan kontribusi nyata?

Pemira bukanlah sesuatu yang asing bagi mahasiswa di seluruh Indonesia, karena setiap tahun seluruh universitas di Indonesia selalu mengadakan pemilihan Presiden Mahasiswa/Ketua BEM/sejenisnya. Ini adalah laboratorium terbesar bagi mahasiswa untuk menilai, memahami, dan bersikap dalam melaksanakan pemilu nasional yang selalu diadakan 5 tahun sekali.

Beberapa poin yang selalu menjadi kritikan mahasiswa dalam pemilu nasional adalah mahalnya biaya politik yang berujung pada KKN, para calon hanya sekadar janji, dan para pemilih yang dituntut cerdas untuk menentukan pilihannya. Jika kita melihat kondisi kampus hari ini ketiga tuntutan ini adalah bumerang yang kembali tertuju kepada mahasiswa, apakah kamu sudah melakukannya? Karena masyarakat akan menilai dan mencontoh perilaku kaum intelektual di lingkungan mereka. Oleh karena itu kita perlu mengoreksi dan berinovasi untuk melakukan pencegahan terhadap masalah-masalah yang senantiasa timbul dalam pemira.

Pertama, mahalnya biaya kampanye adalah salah satu penyebab maraknya korupsi terjadi di negeri ini. Untuk mengembalikan modal adalah kerja awal yang sering dilakukan para calon terpilih.dan tidak jarang dalam prosesnya dihiasi dengan korupsi di sana sini.

Ironisnya hari ini mahasiswa yang selalu mengkritik malah terbawa arus pola kampanye seperti ini yang cenderung pemborosan. Banner sebesar 4X6 meter, poster glossy ukuran A3 berjumlah ratusan, dll tentu menggunakan dana yang tidak sedikit. Di UNJ sendiri untuk tingkat Universitas ada calon yang sampai mengeluarkan uang yang jumlahnya jutaan. Walaupun tidak semuanya adalah uang para calon tetapi tetap saja nilai itu terlalu besar, dan bentuk penyianyiaan jika digunakan untuk pesta, hura-hura, dan memajang muka kandidat besar-besar di sudut kampus. Apakah ini bisa diatasi? Jawabannya adalah bisa.

Kedua, satu agenda yang identik dengan pemilu adalah “debat kandidat”. Apa yang diperoleh dari debat ? Sungguh tidak banyak. Bahkan cenderung terlihat seperti acara hiburan yang diselingi oleh lagu-lagu, yel-yel, tepuk tangan, canda tawa, dan tidak jarang baku hantam antar sesama mahasiswa. Apa produk yang dihasilkan dari debat kandidat ? Sudah pasti adalah janji-janji dari para kandidat. Sungguh bertentangan dengan apa yang diperjuangkan oleh mahasiswa, di satu sisi mereka menuntut bukti, di sisi lain mereka malah tidak memberikan bukti, dan asyik dengan agenda yang cenderung menuntut mereka untuk berjanji tanpa bukti. Apakah kita harus ubah pola seperti ini? Harus.

Ketiga, para pemilih yang fanatik adalah masalah besar yang terjadi hingga saat ini baik tingkat nasional /pun kampus. Orang jawa akan milih orang jawa, orang Sumatra akan pemilih orang Sumatra, dsb. Begitu juga di dalam kampus mahasiswa FE akan memilih calon dari FE, FMIPA memilih yang dari FMIPA, dst. Para pemilih tidak akan memilih calon dari kualitas mereka dalam memimpin, tetapi lebih kepada sekampung atau tidak, se fakultas tidak, dia teman kita tidak, dst. Efek yang ditimbulkan adalah pragmatisme, nepotisme, dan tentu saja terpilihnya pemimpin yang tidak bisa memimpin. Popularitas menjadi modal utama, bukan lagi kemampuan dalam hal memimpin.

Salah satu solusi dari ketiga masalah di atas adalah dengan mengganti “debat kandidat menjadi Pekan Karya“. Apa itu Pekan karya ? Pekan karya yang penulis artikan adalah program yang harus dibuat oleh tiap kandidat dan tentu saja harus memberikan manfaat kepada masyarakat yang akan dipimpinnya kelak. Pekan karya juga harus di atur untuk menghindari penggunaan dana-dana pribadi yang terlalu besar. Pekan Karya akan dibagi menjadi tiga fase yaitu: “perencanaan program & perekrutan Relawan program, pelaksanaan program, presentasi hasil program “.

Perencanaan Program & Perekrutan Relawan, kenapa tidak panitia? Tentu panitia program ini adalah para tim sukses sang kandidat. Jadi dalam fase ini para kandidat dan tim sukses diberikan waktu untuk merencanakan program yang akan dilaksanakan. Dan tidak lupa mereka diberi kesempatan untuk mencari relawan sebanyak-banyaknya untuk menjalankan program tersebut. Fase ini berfungsi untuk lebih mengajak masyarakat pemilih untuk terlibat dalam perubahan yang dicanangkan oleh masing-masing kandidat, dan menjadi ajang untuk lebih mengenal para kandidat yang akan mereka pilih kelak.

Pelaksanaan Program, fase ini dilaksanakan pada masa-masa kampanye kepada para pemilih. Dengan pelaksanaan program masyarakat akan lebih merasakan manfaatnya dan menimbulkan antusias para pemilih terhadap pemira. Jika dahulu masa kampanye hanya sekadar berteriak tentang janji-janji dan bagi-bagi souvenir kini masa kampanye adalah masa produktivitas para kandidat untuk berkarya bagi masyarakat.

Presentasi hasil program, tanpa debat kandidat bukan berarti kita tidak akan melihat kecerdasan pemimpin dan keahlian mereka dalam beretorika. Fase ini akan menjawab itu semua. Setiap para kandidat diharuskan mempresentasikan hasil program mereka di depan masyarakat dan para panelis. Dalam fase ini masyarakat akan melihat bagaimana tingkat kecerdasan masing-masing kandidat, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban para calon kandidat kepada masyarakat tentang program yang telah mereka laksanakan.

Dengan terlaksananya program ini diharapkan fanatisme para pemilih akan hilang, karena mereka merasakan langsung siapa para pemimpin yang benar-benar cerdas, mampu berkomunikasi dengan masyarakat dan paling bermanfaat bagi orang lain. Atas dasar itulah mereka menentukan harus memberikan hak suara kepada kandidat yang mana.

Imam al Ghazali bernasihat dalam kitab Ayyuhal Walad “Sedapat mungkin janganlah berdebat dengan seseorang dalam masalah apa saja. Sebab, meski dalam debat itu ada manfaat namun resiko dosanya tetap lebih besar daripada manfaat yang bisa engkau peroleh. Perdebatan banyak melahirkan perilaku tercela seperti riya, dengki, sombong, permusuhan, dendam dan lainya”. Jadi kenapa tidak segera meninggalkan debat, kemudian melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat.

Redaktur: Lurita Putri Permatasari

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Muhamad Ihsan

Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.