13:58 - Senin, 01 September 2014

Ahmad Heryawan Akan Pimpin Rapat BKSP Soal Banjir, Jokowi Akan Hadir

Rubrik: Daerah, Nasional | Kontributor: dakwatuna.com - 22/10/12 | 18:45 | 06 Dhul-Hijjah 1433 H

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (ist)

dakwatuna.com – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan selaku Ketua Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur) rencananya bertemu dengan sejumlah Kepala Daerah terkait, termasuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Selasa (23/10) di Kota Bandung. Salah satu agenda strategis yang akan dibahas yakni merumuskan solusi dalam kerangka mengatasi banjir di Ibukota Negara DKI Jakarta. Hal itu ditegaskannya kepada awak media usai bersilaturrahim dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama se Kecamatan Kiara, Kabupaten Sukabumi, Minggu (21/10) siang.

“Rencananya BKSP Jabodetabekjur akan menggelar pertemuan dengan sejumlah Kepala daerah terkait, termasuk Gubernur DKI Jakarta Pak Jokowi, pada Selasa (23/10) besok di Kota Bandung. Mudah-mudahan semua dapat hadir,” ungkap Heryawan. Pertemuan tersebut sebenarnya sudah direncanakan jauh sebelum hajatan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Karena sejumlah pertimbangan dan hambatan waktu, maka pertemuan BKSP baru dapat dilaksanakan pada hari Selasa tersebut.

Lebih lanjut Heryawan menyatakan masalah banjir yang menghantui Ibukota Negara selama ini mustahil sanggup bisa diatasi sendirian oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tentu penyelesaiannya harus pula melibatkan pihak terkait di Jawa Barat. Diharapkan pada pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi atas problem banjir di Jakarta. Apalagi menurut sejumlah sumber menyebutkan bahwa penyebab banjir diantaranya akibat air kiriman dari kawasan Jawa Barat.

“Masalah banjir menjadi salah satu topik utama pertemuan. Tentu BKSP akan menaruh perhatian besar pada masalah tersebut. Dan tentu saja BKSP tidak menampik persoalan besar lainnya seperti terkait arus penduduk, masalah pemukiman di perbatasan, lalu-lintas kendaraan, transportasi penduduk dan lapangan pekerjaan,” tutur Heryawan.

Semua masalah seputar Jabodetabekjur akan dibahas sesuai dengan skala prioritas dan perencanaan yang matang. Karena sejumlah problematika lainnya seperti; tataruang permukiman dan perumahan, serta perencanaan jalan pemukiman yang secara umum sebagai kawasan penyangga Ibukota Negara akan dibahas dan difokuskan untuk kawasan Bogor-Depok-Tangerang dan Bekasi.

Heryawan menambahkan, jutaan warga Jawa Barat dan Banten mencari nafkah dan melintasi Ibukota DKI Jakarta. Pada pagi hari membanjiri masuk Jakarta dan pada petang hari keluar Jakarta. Hal tersebut tentu menjadi problem tatkala infrastruktur jalan dan transportasi tidak memadai. “Harus ada perhatian terkait dengan masalah infrastruktur jalan dan transportasi massal agar masyarakat mudah dalam beraktifitas,” tuturnya.

Menurut Heryawan permasalahan di Jabodetabekjur sejatinya ditangani seseorang yang langsung ditunjuk Pemerintah Pusat, dengan segala wewenang dan fungsinya, sebagai seorang “Panglima” di kawasan tersebut. “Penting ditunjuk seseorang sebagai penanggungjawab agar pelaksanaan program bisa berjalan efektif,” katanya. Tentunya semua akaan dibahas lebih dalam dalam forum pertemuan BKSP, pada Selasa mendatang. (ist)

Redaktur: Hendra

Topik:

Keyword: , , ,


Beri Nilai Naskah Ini:

Nilai 1Nilai 2Nilai 3Nilai 4Nilai 5Nilai 6Nilai 7Nilai 8Nilai 9Nilai 10 (4 orang menilai, rata-rata: 7,00 dalam skala 10)
Loading ... Loading ...


Akses http://m.dakwatuna.com/ dimana saja melalui ponsel atau smartphone Anda.
Iklan negatif? Laporkan!
  • Yaya

    Surat Pelaut untuk SBYLetter for SBY From Indonesian Seafarers.
    Dear Mr. Susilo Bambang Yudhoyono,
    Salam 7 SAMUDERA dari kami Pelaut Indonesia yang telah mengarunginya,Kami memang komunitas yang jarang diperbincangkan, karena memang kami bukan artis.
    Pamor kami memang tidak setenar TKI yang bekerja ditimur tengah dengan berbagai masalahnya, tapi kami juga Pahlawan Devisa.
    Pak SBY, kami Pelaut Indonesia bukan maksud mencari sensasi, dan bukan pula kami ingin minta balasan atas sumbangsih kami memburu dolar untuk lumbung padi yg dinamakan devisa.
    Saat menuliskan surat ini hati kami sdg Galau, karena sampai saat ini Nahkoda dan Para Perwira Kapal yang bernama “Indonesia” masih belum juga meratifikasi Kado dari International Labor Organization dan International Maritime Organization yang dinamakan MLC 2006 (Maritime Labor Convention 2006) entah apa alasannya, padahal MLC 2006 sangat berarti bagi nasib dan masa depan kami.
    MLC 2006 adalah Payung Hukum Internasional bagi kami Pelaut Indonesia.
    MLC 2006 adalah Perlindungan dan Keamanan Bagi kami.
    Tolak ukur Mutu Kualitas Pelaut Indonesia dan MLC 2006 adalah Impian Kesejahteraan Keluarga Seluruh Pelaut Indonesia.
    Bukan cara kami turun kejalan demo untuk meminta kenaikan upah, kami tidak ingin menambah beban kemacetan warga Jakarta karena besarnya jumlah komunitas profesi kami dan standar upah kami sudah diatur oleh peraturan Internasional yang kami mohon untuk segera diratifikasi (MLC 2006).
    Pak SBY, inilah curahan hati kami Pelaut Indonesia yg memang awam dalam soal Trik dan Intrik Politik, kami hanya ingin diperhatikan seperti warga negara yang berprofesi lainnya.
    Semoga Tuhan yg Maha Kuasa bisa menggugah hati para penguasa dinegeri ini untu bisa menilik keberadaan kami dan memperhatikan nasib kami, Pelaut Indonesia.Salam Hormat dengan Penuh Harapan dari Pahlawan Devisa y yg terlupakan,
    “Pelaut Indonesia”.

  • Yaya

    Surat Pelaut untuk SBYLetter for SBY From Indonesian Seafarers.
    Dear Mr. Susilo Bambang Yudhoyono,
    Salam 7 SAMUDERA dari kami Pelaut Indonesia yang telah mengarunginya,Kami memang komunitas yang jarang diperbincangkan, karena memang kami bukan artis.
    Pamor kami memang tidak setenar TKI yang bekerja ditimur tengah dengan berbagai masalahnya, tapi kami juga Pahlawan Devisa.
    Pak SBY, kami Pelaut Indonesia bukan maksud mencari sensasi, dan bukan pula kami ingin minta balasan atas sumbangsih kami memburu dolar untuk lumbung padi yg dinamakan devisa.
    Saat menuliskan surat ini hati kami sdg Galau, karena sampai saat ini Nahkoda dan Para Perwira Kapal yang bernama “Indonesia” masih belum juga meratifikasi Kado dari International Labor Organization dan International Maritime Organization yang dinamakan MLC 2006 (Maritime Labor Convention 2006) entah apa alasannya, padahal MLC 2006 sangat berarti bagi nasib dan masa depan kami.
    MLC 2006 adalah Payung Hukum Internasional bagi kami Pelaut Indonesia.
    MLC 2006 adalah Perlindungan dan Keamanan Bagi kami.
    Tolak ukur Mutu Kualitas Pelaut Indonesia dan MLC 2006 adalah Impian Kesejahteraan Keluarga Seluruh Pelaut Indonesia.
    Bukan cara kami turun kejalan demo untuk meminta kenaikan upah, kami tidak ingin menambah beban kemacetan warga Jakarta karena besarnya jumlah komunitas profesi kami dan standar upah kami sudah diatur oleh peraturan Internasional yang kami mohon untuk segera diratifikasi (MLC 2006).
    Pak SBY, inilah curahan hati kami Pelaut Indonesia yg memang awam dalam soal Trik dan Intrik Politik, kami hanya ingin diperhatikan seperti warga negara yang berprofesi lainnya.
    Semoga Tuhan yg Maha Kuasa bisa menggugah hati para penguasa dinegeri ini untu bisa menilik keberadaan kami dan memperhatikan nasib kami, Pelaut Indonesia.Salam Hormat dengan Penuh Harapan dari Pahlawan Devisa y yg terlupakan,
    “Pelaut Indonesia”.

Iklan negatif? Laporkan!
83 queries in 1,406 seconds.