dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Teknologi (Ekuintek) Sohibul Iman meminta pemerintah untuk sungguh-sungguh menjalankan reforma agraria. Reforma agraria, menurut Sohibul, merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan kedaulatan pangan, produktivitas dan kesejahteraan petani.
Dengan kebijakan itu, akses rakyat petani kecil yang saat ini masih terbatas terhadap lahan pertanian diharapkan akan meningkat. Produksi bahan pangan semakin baik sehingga mengurangi ancaman krisis pangan. “Dalam Peringatan Hari Agraria Nasional tahun ini pemerintah harusnya memberikan kado tuntasnya PP Reforma Agraria. Kita minta ini segera dituntaskan,” kata Sohibul, Senin 24 September 2012.
Sohibul Iman juga mengingatkan bahwa PP Reforma Agraria menjadi prasyarat utama untuk menjalankan pembaruan agraria yang telah diamanatkan TAP MPR No IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. “14 Tahun Reformasi telah berlalu, kita belum bisa mendapatkan titik terang terkait pembaharuan agraria ini. Jika kebijakan reforma agraria ini ke depan jelas, permasalahan sengketa tanah dan penggunaan tanah akan dapat direduksi,” tambahnya.
Reforma agraria saat ini menurutnya bisa dimulai dari mengoptimalkan lahan-lahan negara dan lahan terlantar untuk dapat diakses oleh petani. Menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN) sedikitnya ada 7,3 juta hektare tanah yang sebagian besar berbentuk hak guna usaha dibiarkan telantar.
“Jika lahan telantar itu didistribusikan kepada petani, kita akan lebih mudah untuk mencapai swasembada pangan,” katanya. “Rencana pemerintah untuk menambah 7,2 juta hektare lahan pertanian sehingga total menjadi 15 juta hektare lahan, harusnya dapat dipenuhi dari sini. Saat ini luasan lahan untuk pangan terus merosot, dari 7,9 juta hektar menjadi 7,3 juta hektar. Pemerintah harus bertindak cepat untuk mengatasi masalah ini.”
Ia juga menegaskan, bahwa reforma agraria bisa mengurangi permasalahan kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kepemilikan tanah. Data BPN menyatakan 0,2 persen dari penduduk kaya di negara ini menguasai 56 persen aset nasional, di mana sekitar 87 persen konsentrasi aset dalam bentuk tanah.
“Ini tentu kondisi yang ironis di mana sebagian besar petani kita hanya memiliki lahan pertanian kurang dari 0,4 hektar,“ katanya.
Dari 180 juta hektare kawasan lahan di Indonesia, 136,5 juta ditetapkan sebagai kawasan hutan. Dan ini berarti hanya ada 43,5 juta hektare yang menjadi lahan pertanian dan pemukiman. Luas lahan pertanian tahun 2010 hanya sekitar 19,81 juta hektar. Seharusnya dari sebagian kawasan lahan tersebut bisa dibagikan kepada petani atau kelompok petani yang miskin.
“Kalau pemerintah memberikan izin 41 juta hektare tanah hutan kepada 600 perusahaan dan 9,4 juta hektare kepada 600 perusahaan perkebunan sawit, mengapa untuk rakyat tidak? Untuk menambah penguasaan lahan pertanian bagi petani agar rata-rata mencapai 1 hektar kita hanya membutuhkan sekitar 8 juta hektare lahan. Dan ini sangat mungkin,” katanya.
Dalam Reforma Agraria ini, Sohibul Iman juga meminta pemerintah khususnya BPN untuk serius dalam meningkatkan sertifikasi tanah. Berdasarkan data UNDP, di Indonesia saat ini terdapat 85 juta bidang tanah dan baru sekitar 24 juta bidang yang disertifikasi atau sekitar 30 persen.
“Sangat disayangkan, 70 persen tanah di Indonesia tidak bisa dijadikan modal, dan menjadi dead capital. Thailand sudah hampir mencapai 100 persen, kita sangat tertinggal. Sertifikasi harus dituntaskan, dan ini akan bermanfaat untuk meningkatkan akses pembiayaan dan akan mendorong peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani.” (eh)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(1 votes, average: 8.00 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
