dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diminta untuk tidak membuat umat resah, dengan menggulirkan wacana sertifikasi ulama.
“Jangan masuk pada ranah-ranah yang bukan kewenangannya, bekerja profesional saja,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat, Mustafa Kamal, Jakarta, Selasa (11/9/2012).
Wacana sertifikasi ulama diucapkan Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (8/9/2012). Menurutnya, dengan sertifikasi, pemerintah dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi.
Mustafa Kamal menilai sertifikasi terhadap ulama adalah upaya untuk membangkitkan kontrol seperti yang dilakukan rezim Orde Baru (Orba). BNPT dinilai ingin melakukan kontrol publik seperti yang dilakukan era Orba.
“Memutar jarum sejarah. Kalau kita kembali lakukan screening pada ulama kita, dan bukan pada ulama saja, tapi seluruh komponen yang menguatkan, sipil bersuara di screening,” ujarnya.
Ia meminta BNPT untuk tidak membuat wacana atau kebijakan yang bisa melukai demokrasi. Walau BNPT bisa beralasan untuk menghindari radikalisme, tetapi harus proporsional dan tidak bertentangan dengan sistem yang sedang berjalan di masyarakat.
“Kita sudah mengalami proses pematangan demokrasi dalam masyarakat yang plural. Jangan diputuskan dengan langkah-langkah blunder dari institusi yang dibuat untuk mengantisipasi ancaman-ancaman terhadap keamanan kita,” terangnya. (bar/inilah)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(2 votes, average: 10.00 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
