Home / Berita / Nasional / Anis Matta: Pejabat Publik Sebaiknya Lepaskan Jabatan di Partai

Anis Matta: Pejabat Publik Sebaiknya Lepaskan Jabatan di Partai

Sekjen PKS Anis Matta. (inet)

dakwatuna.com – Jakarta. Sekjen PKS Anis Matta sepakat dengan dorongan agar semua pejabat publik tak boleh berparpol. Termasuk presiden, menteri, gubernur dan bupati.

Aturan baru dapat diterapkan DPR dengan merevisi UU Pilpres, dan UU Pilkada. Setelah RUUK DIY mengatur larangan gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono untuk berpartai.

“Para pejabat publik yang pegang porsi jabatan besar seperti itu sebaiknya melepas jabatan di partai supaya dia benar-benar fokus bekerja. Jadi memang selayaknya Presiden, Menteri, Gubernur, dan Bupati, tidak perlu menjadi anggota partai,” kata Anis.

Hal ini disampaikan Anis kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2012).

Menurut Anis, Presiden dan menteri yang sudah dilantik harus mundur dari partai. Agar kemudian bekerja sungguh-sungguh karena tak ada lagi peluang diajukan jika bekerja tidak maksimal.

“Kalau dia bagus, partai kan kan bisa calonkan dia lagi. Partai tidak memberi toleransi jika dia tidak success jadi harus kerja keras maksimal,”katanya.

Ide agar semua pejabat publik tidak berparpol awalnya muncul karena ada klausul dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta bahwa gubernur dan wakil gubernur DI Yogyakarta yakni Sri Sultan dan Paku Alam tidak berpartai.

Wakil Sekretaris FPD DPR Achsanul Qosasi menilai pejabat publik harus diatur juga tidak boleh berparpol. Agar setiap pejabat publik benar-benar menjadi milik rakyat. Baik di tingkat presiden, gubernur, maupun bupati. (van/trq/detikcom)

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (9 votes, average: 8,67 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • pangeran

    tapi bahaya juga tuh om, kalo brangkat dengan parpol stelah duduk lepas kontrol… bisa saenak udel e kalo lepas kontrol parpol.. sapa yang jamin ga bakal balikin modal mpe 5 thn.. hayooo, wani piro, hahahahaa

  • Atchun Lie

    Setuju dgn pak anis, krn pejabat yg masih berparpol akan tidak fokus krn nantinya akan akan ada permintaan ini itu dr anggota parpolnya, belum lg mikirin dana ini itu .. kalo masalah masukan ide atau kontrol kerja kan sudah ada kabinet yg dibentuk , coba lebih focus kerjanya, kasihan rakyat ini, negri ini luas bukan cuma jakarta dan sekitarnya aja! Ingat itu!!!!!

Lihat Juga

Kemenangan AKP dan Kaitannya dengan Pembinaan, Ri’ayah serta Pengambilan Kebijakan