dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. PKS menjadi bulan-bulanan kolega di koalisi. Sikap PKS dalam paripurna DPR terkait BBM dinilai membelot. Cap pengkhianat pun disematkan pada partai Islam itu. Tapi PKS membela diri. Sikap mereka bukan mengkhianati koalisi. PKS membela rakyat kecil.
“Apakah layak pembela rakyat dicap penghianat. Desakan pemberian sanksi untuk PKS tidaklah berdasar. Sikap PKS menolak kenaikan harga BBM bukanlah suatu kesalahan,” jelas Indra dalam pernyataannya, Senin (2/4/2012).
Indra menjelaskan penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan PKS bukanlah sikap yang tiba-tiba. PKS telah melakukan kajian yang mendalam, yang akhir kesimpulannya, bahwa kenaikan harga BBM hanya akan menyengsarakan rakyat.
“Kesimpulan ini dan juga solusi alternatif juga sudah PKS komunikasikan secara utuh ke SBY. Selain itu penolakan yang dilakukan PKS sejalan dengan aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia. Jadi tentu tidak mungkin PKS mengkhianati. Tidak mungkin PKS mendukung kebijakan yang nyata-nyta akan menyengsarakan rakyat Indonesia,” jelas Indra.
Indra melanjutkan sehingga akhirnya ketika PKS harus memilih mendukung kebijakan yang tidak cerdas tersebut, sudah pasti PKS berjuang untuk bersama rakyat. Selain itu juga, sikap PKS ini tidak sama sekali melanggar kontrak politik antara SBY dengan PKS.
“Saya berani menantang pihak-pihak yang mendesak PKS untuk diberi sanksi untuk menunjukan klausul kontrak politik yang PKS langgar. Koalisi yang dibangun antara PKS dengan SBY bukan koalisi asal bos senang. Kontrak politik yang disepakati adalah kontrak politik koalisi yang konstruktif berdasarkan komitmen-komitmen, di antaranya penegakkan hukum, menyejahterakan rakyat dan lainnya. Tidak ada klausul yang menyatakan PKS tidak boleh berbeda dengan pemerintah,” terangnya.
Dia menjelaskan sahabat yang baik, kalau ada sahabatnya melakukan kebaikan, berjalan pada rel yang benar, maka sahabat yang baik tersebut harus mendukung dan membantu sahabatnya. Namun kalau sahabatnya tersesat melakukan kesalahan, maka sahabat yang baik harus mengingatkan, mengoreksi dan kalau perlu menghentikan kekeliruan sahabatnya.
“Semua terserah SBY. Ini hak prerogatif SBY. Bagi PKS, menjadi partai yang amanah dan konsisten adalah segala-galanya. Hal-hal lain tidak begitu berarti atau kecil bagi PKS dibandingkan amanah atau aspirasi rakyat yang telah memilih dan membesarkan PKS. Nanti apakah PKS tetap di dalam koalisi atau diluar koalisi itu tergantung SBY dan juga bergantung keputusan Majelis Syuro PKS,” tuturnya.
Rapat paripurna pembahasan usulan pemerintah menaikkan harga BBM yang berlangsung maraton sejak Jumat (30/3/2012) siang akhirnya berakhir dengan voting. Hasil voting tersebut 356 anggota DPR menyetujui opsi kedua, yaitu menerima penambahan pasal 7 ayat 6a yang isinya adalah memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.
Opsi ini dipilih partai-partai koalisi, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, dan PKB.
Sementara 82 anggota DPR menyetujui opsi pertama, yaitu tidak ada perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini. Opsi ini dipilih PDIP, Hanura, dan Gerindra. PDIP dan Hanura walk out ketika voting sedang berlangsung. Mengejutkan, PKS yang merupakan mitra koalisi dengan tegas menyatakan memilih opsi ini. (ndr/vit/Indra Subagja/DTC / hdn)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(26 votes, average: 8.88 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
