dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Anarki jangan ditanggapi anarki. Itulah saran politikus PKS di Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsy, terkait penolakan anggota Front Pembela Islam (FPI) saat berkunjung ke Kalimantan Tengah.
“Kalaupun FPI dianggap anarkis, kenapa pemerintah menjawabnya dengan anarki juga. Gila apa pemerintah,” ujar Aboe Bakar usai rapat dengar pendapat dengan FPI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2012).
Dalam pertemuan itu, sambung Aboe Bakar, FPI mengeluh keinginan mereka membuka cabang di daerah justru dihadapi dengan anarki. Komisi III DPR pun berencana untuk bertemu dengan kepolisian daerah tersebut untuk meminta klarifikasi tentang duduk persoalan yang terjadi.
“Kita yakin dan percaya insya Allah tidak ada motivasi seperti itu. Tapi kalau memang benar ada, kita akan tindak sesuai peraturan, sesuai hukum,” sambungnya.
“Kenapa pemerintah menjawab dengan anarki? Apakah pemerintah Kalteng yang dimaksud?” tanya wartawan.
“Gerakan itu kan diawali dari pembicaraan di kantor gubernuran, tapi itu diduga ya, dugaan, bukan dari saya. Kalau itu benar anarki kan lucu. Masa anarki diawali dari kantor gubernuran,” ujar Aboe Bakar.
Komisi III DPR juga mengingatkan FPI agar tidak melakukan tindakan anarki dan bertindak dengan menghormati proses hukum.
Pekan lalu, warga Palangkaraya menolak kehadiran FPI. Warga menolak pembentukan FPI di Palangkaraya. Setelah aksi ini, muncul gerakan ‘Indonesia Tanpa FPI’ di beberapa daerah seperti Jakarta dan Kediri, Jawa Timur.
Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menilai tindakan itu adalah aksi pencegahan supaya tidak terjadi bentrokan. Tindakan kepala daerah dalam mengantisipasi aksi juga dianggap sudah tepat. (vit/nwk/M Arif/DTC)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(7 votes, average: 7.14 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
