Home / Berita / Nasional / Kemenag-PBNU Sepakat Bentuk Badan Khusus Penyelenggara Haji

Kemenag-PBNU Sepakat Bentuk Badan Khusus Penyelenggara Haji

Menteri Agama, Suryadharma Ali (blogspot.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Kementerian Agama bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mewacanakan pembentukan badan khusus yang mengurusi penyelengaraan haji.

Hal tersebut dibahas dalam pertemuan tertutup di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2012) malam.

“Salah satu dari yang ditanyakan itu berkaitan dengan adanya gagasan pembentukan badan khusus penyelenggaraan ibadah haji dan mendapatkan respons dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” kata Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) usai rapat.

Menurut Suryadharma, pembentukan badan ini dirasa penting mengingat penyelenggaran haji ini saat ini terkesan tertutup.

“Karena PBNU juga tempat bertanya bagi masyarakat mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan saya sudah menjelaskan panjang lebar dan detail dan infomasi-informasi itu memberikan penjelasan yang selama ini terlihat tertutup,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj meminta agar pelayanan haji terus ditingkatkan. Said juga yakin masalah ini bisa diatasi bersama kendati tidak semua pihak bisa dipuaskan.

“Kita minta kepada Pak Menteri untuk pelayanan haji di tahun yang akan datang agar lebih ditingkatkan, diperbaiki sana-sininya. Maklum namanya melayani 200 ribu orang itu tidak gampang. Tapi niatan untuk memperbaiki saya yakin bisa. Walaupun tak bisa 100 persen memuaskan semua pihak,” jelasnya. (ded/Bagus Santosa/OZ)

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Sebagian dari 177 jemaah haji Indonesia yang menggunakan dokumen palsu, paspor Filipina, (kompas.com)

Kemenag Diminta Tingkatkan Edukasi Publik, Agar “Berhaji dari Filipina” Tidak Terulang