Home / Berita / Internasional / Amerika / Ketua Umum PP Muhammadiyah akan Berpidato di Majelis Umum PBB Mewakili Tokoh Islam

Ketua Umum PP Muhammadiyah akan Berpidato di Majelis Umum PBB Mewakili Tokoh Islam

Din Syamsuddin, Ketua PP Muhammadiyah (kompas.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin akan berpidato di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang bermarkas di New York, Amerika Serikat. Din yang sudah bertolak ke New York, Ahad (5/2) ini, memenuhi undangan dari Majelis Umum PBB untuk berpidato pada peringatan World Interfaith Harmony Week 2012 di Markas PBB, yang akan berlangsung Selasa (7/2) mendatang.

Majelis umum PBB juga mengundang lima orang tokoh mewakili lima agama di dunia. Kelima tokoh ini akan menyampaikan perspektif agama masing-masing pada even tahunan berdasarkan resolusi PBB itu. Din akan mewakili tokoh agama Islam.

Selain sebagai ketua umum Muhammadiyah sebagai ormas Islam modernis terbesar di dunia, Din juga hadir sebagai presiden Asian Conference of Religions for Peace (ACRP) atau Konperensi Agama untuk Perdamaian se-Asia. ‘’Ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya, dan merupakan pengakuan tentang Indonesia dan Islam Indonesia. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,’’ ujar Din sebelum bertolak ke New York.

Din mengatakan, salah satu point penting yang akan disampaikan dalam pidatonya adalah pesan-pesan perdamaian Islam. Selain itu, pengalaman Indonesia yang majemuk dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Din juga berharap agenda tahunan PBB ini akan membawa pencerahan kepada peradaban dunia. (Heri Ruslan/Andi Nur Aminah/RoL)

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (8 votes, average: 7,75 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Rohingya

Melalui Resolusi DK PBB Pemerintah Myanmar dapat Diseret ke Mahkamah Pidana Internasional

Organization