dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi meminta semua pihak tetap waspada terhadap gerakan Papua Merdeka, sekalipun pihak yang mengatasnamakan lintas agama telah menyampaikan pernyataan jangan ada kekerasan atau darah tercecer pada peringatan OPM 1 Desember.
“Selakipun pihak yang mengatasnamai lintas agama menyampaikan pernyataan bahwa peringatan hari OPM 1 Desember jangan ada kekerasan oleh pemerintah atau darah tercecer; bukan berarti kewaspadaan terhadap lepasnya Papua dari NKRI dikendurkan,” kata Hasyim Muzadi di Jakarta, Rabu (30/11).
Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS) ini mengingatkan, bahwa pola melepaskan bagian dari negara dari induknya belakangan ini marak terjadi oleh ‘gerakan internasional’ melalui pemberontakan sparatis yang didukung asing.
“Dan kalau gerakan sparatis ini ditumpas, pemerintah yang bersangkutan dikenai pelanggaran HAM atau kriminal internasional, kemudian diserbu atas nama HAM pula,” kata pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Malang dan Depok ini.
Hasyim menegaskan, apa yang di terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah bisa terjadi pula di Indonesia. Kekuatan asing bisa masuk ke Indonesia dengan menggunakan isu HAM manakala separatisme di Papua ditumpas dengan kekerasan.
“Kita bisa melihat Libya, Tunisia, Yaman, Mesir dan yang sedang dalam proses adalah Suriah. Di Indonesia punya pengalaman Timor Timur yang akhirnya merdeka,” jelas Hasyim.
Meski demikian, cara lunak belum tentu bisa menjamin Papua tetap berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Apabila gerakan separatisme dihadapi dengan ‘soft power’ atau ‘soft policy’ bisa menjadi ‘zero power’,” katanya.
Sudan Selatan adalah contoh nyata yang perlu diambil pelajaran oleh Indonesia untuk mengatasi masalah Papua. “Kita lihat Sudan Selatan yang menyatakan merdeka dihadapi ‘policy’ lunak dari pusat , langsung Sudan Selatan merdeka dan langsung diakui oleh banyak sekali negara yang digerakkan barat, dan terbelahlah Sudan,” katanya.
Dikatakan Presiden WCRP ini, Indonesia sulit melakukan kekerasan terhadap separatisme Papua karena tidak mau dan tidak akan mampu, baik kemampuan negara maupun kepemimpinan negara. “Sedangkan kalau dibiarkan seperti ini Papua akan merdeka,” tambahnya.
Seharusnya, kata Hasyim, pihak yang bergerak di Papua adalah masyarakat bangsa nonpemerintah yang bergerak secara serentak guna mempertahankkan NKRI. “Karena cara ini elegan agar tidak terjebak ancaman HAM dan tidak pula terjebak pembiaran terhadap separatisme,” katanya.
Namun, Gerakan civil society ini seharusnya didukung lembaga-lembaga tinggi negara noneksekutif, sehingga ada totalitas bangsa ini mempertahankan Papua dari NKRI. “Namun zaman seperti sekarang ini, siapa yang mampu menggerakkan dan mempersatukan masyarakat bangsa? Dimana posisi Kepala Negara ?,” tuturnya.
Lebih kanjut, Hasyim mengatakan, pernyataaan lintas agama soal penanganan Papua tanpa kekerasan harus dilanjutkan dengan perjuangan nyata mempertahankan Papua tetap dalam NKRI agar masyarakat agama tidak masuk gerakan trans nasional.
“Hari ini kita sulit mencari siapa dan kelompok mana yang dapat mengatasnamai otoritas papua. Ini menunjukkan bahwa asing lebih berkuasa dari orang papua sendiri. Seandainya kita biarkan seperti sekarang terus menerus, kemudian Papua menyatakan merdeka dan serentak diakui beramai-ramai oleh gerakan internasional, siapa yang bertanggung jawab? seperti yang terjadi di Sudan?,” pungkasnya. (Djibril Muhammad/Nashih Nashrullah/RoL)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(2 votes, average: 9.00 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
