Home / Berita / Nasional / RUU Jaminan Produk Halal Tertahan di Komisi VIII

RUU Jaminan Produk Halal Tertahan di Komisi VIII

Ilustrasi (kalimantanpost.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Meski telah disahkan dalam pleno Badan Legislatif pada Senin (26/9), namun draft perbaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) belum digarap Komisi VIII DPR RI. Padahal saat pleno, Ketua Baleg Ignatius Mulyono menawarkan ke Komisi VIII DPR sebagai pengusul RUU agar memperbaiki dan menampung semua catatan fraksi-fraksi terlebih dulu, baru kemudian dibawa lagi ke Baleg untuk disahkan.

“Sudah kita tawarkan untuk diperbaiki dulu baru disahkan di pleno Baleg. Kemudian dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif dewan, tapi pengusul memilih disahkan dulu dengan catatan draftnya akan diperbaiki dan menampung seluruh catatan fraksi-fraksi. Draft perbaikan ini kemudian diserahkan ke anggota DPR RI sebelum dibawa ke paripurna,” terangnya, Jumat (30/9).

Dengan pilihan komisi pengusul ini, lanjut Mulyono, maka kini prosesnya ada di Komisi VIII. Karenanya soal kapan RUU itu diajukan ke paripurna DPR, Ignatius menyebut Komisi VIII yang paling tahu soal itu.

Namun Ketua Panja RUU JPH Komisi VIII DPR RI Ahmad Zainuddin justru mengaku belum bisa memastikan kapan RUU JPH diajukan ke paripurna. Namun dia memastikan tidak akan lewat masa sidang ini.

“Saya belum bisa memastikannya, karena draftnya belum diperbaiki juga. Tapi usulannya akan diajukan di masa sidang ini,” tandasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, pleno Baleg telah mengesahkan dratf RUU JPH. Di rapat pleno itu, FPDIP terang-terangan menyebutkan belum bisa menyetujui draft RUU JPH yang diajukan oleh Komisi VIII. Alasannya, di dalam RUU tersebut pelaksanaan sertifikasi halal menjadi kewajiban. Padahal di masyarakat, ada produk non halal dan halal.

Selain itu hadirnya RUU JPH akan membuat overlapping karena sudah ada UU yang mengatur tentang keamanan produk. Demikian juga penambahan lembaga baru (Badan Nasional Penjaminan Produk Halal) akan mempersulit koordinasi. (Esy/jpnn)

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (2 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Raizal Arifin. (ist)

Pemuda PUI: Jika RUU Pengampunan Pajak Disahkan, Maka Negara Dikendalikan Pencuri