Home / Berita / Nasional / F-PDIP Tolak Sertifikasi Halal Diwajibkan

F-PDIP Tolak Sertifikasi Halal Diwajibkan

Ilustrasi (kalimantanpost.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Setelah melalui perdebatan alot, draft Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal akhirnya disahkan rapat pleno Badan Legislatif. Hanya saja Ketua Baleg Ignatius Mulyono, mendesak agar Komisi VIII DPR RI melakukan perubahan sesuai catatan-catatan yang diberikan fraksi-fraksi.

“Sebelum dibawa ke paripurna dewan, saya minta agar Komisi VIII mewadahi semua catatan-catatan fraksi-fraksi. Apalagi apa yang menjadi catatan fraksi ini merupakan hal substansial,” tegas Mulyono dalam rapat pleno Baleg, di Senayan, Senin (26/9).

Dalam rapat pleno itu, FPDIP terang-terangan menyebutkan belum bisa menyetujui draft RUU JPH yang diajukan oleh Komisi VIII. Alasannya, di dalam RUU tersebut pelaksanaan sertifikasi halal menjadi kewajiban. Padahal di masyarakat, ada produk non halal dan halal.

Selain itu hadirnya RUU JPH akan membuat overlaping karena sudah ada UU yang mengatur tentang keamanan produk. Demikian juga penambahan lembaga baru (Badan Nasional Penjaminan Produk Halal) akan mempersulit koordinasi.

“Fraksi PDIP berpendapat, RUU JPH tidak mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat. Jika sifat mandotarynya tidak diubah menjadi sukarela, akan timbul masalah lagi,” tegasnya.

Hal yang sama diungkapkan Diana Anwar. “Demokrat tidak keberatan dengan RUU JPH, tapi dengan catatan pembahasannya harus hati-hati, jangan sampai merusak sendi-sendi masyarakat,” ujarnya.

Sementara Gerindra, Golkar, Hanura, PKS, dan PKB juga memberikan catatan. Mereka mendesak dalam pelaksanaannya nanti, tidak ada biaya yang dibebankan ke pengusaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Kalaupun ada biaya, harus ditekan seminimal mungkin agar tidak memberatkan. (esy/jpnn)

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (11 votes, average: 9,55 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • label halal itu wajib hukumnya jangan sampai orang islam terjebak dg produk yang menarik padahal tidak halal..

  • Rimunibnuwady

    Pak FPDI yang terhormat, yang penting yang halal tetap halal dan yang haram tetap haram.

  • halal tidak hanya baik dan bagus dikonsumsi tapi ini tentang keyakinan,

  • Hamalah

    Gimana sih logikanya? tidak perlu diwajibkan karena di pasar ada produk halal dan non halal??? justru karena itu perlu diwajibkan agar umat muslim tau yang mana halal dan kalo ada yang tidak berlabel hala berarti syubhat atau malah bisa haram. Dasar politisi begitu mungkin karena sudah biasa makan yang haram jadi gak peduli lagi halal-haram

  • muslim mayoritas harus dilindungi kebutuhannya, yang lain tinggal ngikutin aja…begitu aja kok repot….

    • nando

      Justru yang diperlukan adalah sertifikat tidak halal. Dengan demikian ada efek melindungi agar masyarakat tidak terjerumus mengkonsumsi. Kalau mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, bisa diduga produk yang haram lebih sedikit. Yang sedikit itulah yang diberi label tidak halal, sehingga pengurusannya lebih mudah. ilustrasinya adalah “Jalan raya yang lurus dan aman tidak perlu diberi peringatan. Yang perlu diberi peringatan jalan yang berbahaya, misalnya belokan tajam, berlubang, licin dan lain-lain”.

Lihat Juga

Ketua Fraksi PKS DPR RI, sekaligus anggota Komisi Hukum DPR RI, Jazuli Juwaini. (ist)

Posisi Ketua MKD “Dikudeta”, Fraksi PKS Protes Keras