Topic
Home / Berita / Internasional / Asia / Erdogan: Mengakui Negara Palestina Suatu Kewajiban, Bukan Opsi!

Erdogan: Mengakui Negara Palestina Suatu Kewajiban, Bukan Opsi!

PM Turki Recep Tayyip Erdogan, memberikan pidatonya di hadapan anggota Liga Arab dalam pertemuan Liga Arab di di markas besarnya di Kairo, Mesir, 13 September 2011. (AP Photo)

dakwatuna.com – Kairo. Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan kembali membela Palestina saat berkunjung di Mesir. “Mengakui negara Palestina bukan opsi, tapi suatu kewajiban,” katanya di markas besar Liga Arab di ibukota Kairo.

Pihak Palestina beberapa saat mengancam akan sepihak memproklamasikan kemerdekaan. Di samping itu Palestina juga ingin menjadi anggota penuh PBB. Soal itu PBB akan melakukan pemungutan suara bulan ini.

Sejauh ini Palestina hanya sebatas pengamat saja di Sidang Paripurna PBB. Amerika Serikat, suku tradisional Israel, bisa menghalangi keanggotaan Palestina di PBB melalui hak vetonya di Dewan Keamanan. Presiden Obama secara pribadi mengancam akan menggunakan hak veto itu.

“Sudah saatnya mengibarkan bendera Palestina di PBB. Biarlah bendera itu menjadi lambang perdamaian dan keadilan di Timur Tengah,” kata Erdogan. Belakangan, perdana menteri Turki ini sering selisih pendapat dengan Israel soal nasib warga Palestina. Menurut Erdogan kasus Palestina adalah kasus martabat manusia.

Erdogan melakukan kunjungan beberapa hari di Afrika Utara. Ia juga memberi nasehat tentang Mesir baru yang harus bangkit pasca revolusi Arab.

Dalam sebuah wawancara dengan televisi Mesir, Erdogan mengimbau warga Mesir mengambil contoh Turki yang memisahkan agama dari negara. Menurut Erdogan, pemisahan agama dan negara harus jelas-jelas dituangkan dan ditetapkan dalam UUD baru Mesir.

Negara-negara yang dikunjungi Erdogan menggulingkan rezim-rezim lamanya tahun ini. Rezim Ben Ali di Tunesia (sejak 1987) digulingkan 14 Januari lalu, rezim Mubarak di Mesir (sejak 1981) digulingkan 11 Februari dan rezim Qaddafi di Libya (sejak 1969) digulingkan 23 Agustus. Pemimpjn baru Libya, Mustafa Abdel-Jalil, menekankan Libya harus menjadi negara moderen dan demokratis berdasarkan pemikiran Islam moderat. (Krisman Purwoko/RNW/ANP/AFP/Reuters/RoL)

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 votes, average: 9.73 out of 5)
Loading...

Tentang

Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Konflik Air Antara Ethiopia, Sudan, dan Mesir

Figure
Organization