Home / Berita / Nasional / SBY Minta Evaluasi Penetapan 1 Syawal

SBY Minta Evaluasi Penetapan 1 Syawal

Ilustrasi (inet)

dakwatuna.com – Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku banyak orang yang protes ke dirinya karena adanya perbedaan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriah beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, SBY meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk kembali meninjau cara penentuan 1 Syawal.

“Banyak SMS yang masuk ke saya menanyakan soal 1 Syawal itu. Mengapa (perbedaan) itu terjadi. Tapi saya cuma bisa berkata bahwa mungkin yang protes ke saya itu salah, bukan pada tempatnya. Itu bukan domain saya,” ujar SBY saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara kemarin (6/9).

Namun begitu, lanjut, SBY, masih ada pula yang SMS mengatakan apa tidak ada kebijakan tertentu yang bisa membuat situasi menjadi lebih harmonis. Untuk itu, Presiden meminta agar Majelis Ulama Indonesia dan para ulama lain dapat menentukan cara untuk memutuskan datangnya 1 Syawal untuk tahun-tahun mendatang. “Saya minta MUI menemukan caranya,” kata dia.

Namun begitu, dalam Sidang Kabinet pertama paska puasa dan lebaran tahun ini, SBY menyempatkan diri mengucapkan permohonan maaf kepada semua pihak jika selama ini terdapat salah. “Saya meminta MUI dan pihak lain yang memahami hal ini dapat berpikir dengan tenang dan jernih untuk menetapkan Lebaran di tahun-tahun yang akan datang. Itu tuntutan masyarakat,” ungkapnya.

Gema kontroversi kembali terjadi pada saat penentuan 1 Syawal 1432 Hijriah beberapa waktu lalu. Perbedaan ini timbul karena masing-masing pihak menggunakan metode yang berbeda dalam menetapkan awal bulan, khususnya 1 Syawal 1432 H. Terdapat beberapa metode penetapan awal bulan dalam kalender Hijriyah, di antaranya ada yang menggunakan metode hisab (perhitungan), rukyat (observasi), ada pula yang berusaha mengintegrasikan antara hisab dan rukyat.

Prediksi pemerintah dalam menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada Rabu (31/8), sementara ormas Islam yang lain sejak awal menetapkan 1 Syawal jatuh pada Selasa (30/8). Hal ini cukup mermbuat bingung masyarakat yang sudah bersiap-siap merayakan Hariu Raya Idul Fitri. Akibat hal itu banyak masyarakat yang menuding bahwa pemerintah tidak mampu bersikap tegas dalam menentukan 1 Syawal.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Ma”ruf Amin mengatakan bahwa batas dua derajat dalam melihat hilal adalah sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad SAW, dan bukan hanya keputusan ormas tertentu. “Karena memang harus dirukyah, perintahnya kan harus merukyah, ada Hadis yang mengatakan puasalah kamu karena merukyah hilal dan berlebaran lah karena melihat dan rukyah hilal,” tegasnya.

Lebih lanjut Ma”ruf Amin mengatakan menurut ilmu pengetahuan dan kebiasaan, rukyah hilal tidak bisa dilakukan kecuali minimal dua derajat, dan hal ini yang membedakan dengan metode wujudul hilal. “Karena kalau belum dua derajat tidak bisa dirukyah, kalau belum bisa di rukyah ya berarti genapkan 30 puasa, ini Hadist Nabi yang digunakan untuk semua, bukan cuma Indonesia,” lanjutnya.

Namun demikian, lanjutnya, MUI tetap menghargai dan menghormati warga muslim lain yang berlebaran pada hari sebelumnya. Hal itu semata-mata demi menjaga keharmonisan dan toleransi sesame muslim. “Kita saling menghormati dan menghargai saja. Mari sama-sama menghormati keputusan mereka,” jelasnya. (wir/jppn)

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (2 votes, average: 9,50 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Sugiarto. (tempo.co)

Datangi Pimpinan Parpol, Pemerintah Gagal Paham Sikapi Aksi Ummat

Organization