Home / Berita / Nasional / PBNU Minta Pemerintah Tanggap Atas Isu Referendum di Papua

PBNU Minta Pemerintah Tanggap Atas Isu Referendum di Papua

Demonstrasi mengusung beberapa banner dalam sebuah kampanye di luar gedung DPRD di Jayapura, Papua, Indonesia, 2 Agustus 2011. Para demonstran meminta diadakannya referendum untuk kemerdekaan Papua. (Reuters)

dakwatuna.com – Jakarta. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Sirajd menyarankan pemerintah agar segera dengan cepat untuk mengatasi tuntutan referendum masyarakat Papua.

“Soal demo warga Papua yang meminta referendum, pemerintah harus bertindak cepat,” ujar kang Said sapaan akrabnya kepada okezone melalui pesan singkat, Kamis (4/8/2011).

Dia mengkhawatirkan isu tersebut berkembang menjadi isu international jika pemasalahan tidak segera diatasi pemerintah. Bagi kang Said, pemerintah tidak boleh pasrah dan menyerah demi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemeritah tidak boleh diam begitu saja tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat Papua tetapi harus segera meredam hal-hal yang menyulut protes dan ketidakpuasan masyarakat.

“Prinsipnya pemerintah tidak boleh menyerah untuk tetap mempertahankan NKRI. Hanya saja masalah-masalah teknis yang menyulut protes dan ketidakpuasan harus segera dituntaskan,” jelasnya.

Di samping itu, PBNU juga meminta pemerintah untuk memantau realisasi dana otonomi khusus yang begitu besar yang selama ini berjalan. PBNU siap membantu pemerintah dalam rangka menjadi fasilitator dan memidiasi terkait tuntutan referendum masyarakat Papua. Sebab menurut dia organisasi masyarakat terbesar ini pernah memiliki pengalaman dan meredam gejolak disintegrasi Papua.

“PBNU siap menjadi fasilitator dan ikut memediasi penyelesaiain problem di Papua karena PBNU era Gus Dur pernah berhasil meredam gejolak disintegrasi di Papua,” tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Selasa (2/8/2011), ribuan orang warga Papua di Manokwari, Papua Barat, melakukan aksi turun ke jalan. Mereka mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan referendum di tanah Papua.

Massa yang turun ke jalan merupakan gabuangan dari tiga kelompok organisasi yakni Pergerakan Papua Merdeka atau West Papua National Autority (WPNA), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan Dewan Adat Papua (DAP).

Dengan membawa sejumlah poster terkait kekerasan yang dialami warga Papua, massa berjalan kaki mengelilingi Kota Manokwari selama hampir tiga jam. Massa juga mengklaim jika semua tindakan kekerasan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua telah dilaporkan hari ini ke Mahkanah Internasional.

Kordinator Aksi, Markus Yenu, aksi ini sebagai bagian dari tuntutan masyarakat Papua di Manokwari untuk meminta segera dilaksanakan referendum, sekaligus merespons konferensi yang berlangsung di Inggris untuk penyelesaian masalah Papua.

Akibat unjuk rasa ini, sejumlah ruas jalan di Kota Manokwari mengalami kemacetan. Sementara sejumlah toko dan kios serta pusat perbelanjaan pasar tingkat Sanggeng Manokwari memilih untuk lebih awal menutup rukonya demi menghindari aksi anarkis. (abe/Misbahol Munir/OZ)

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (2 votes, average: 8,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • Jaf_abufaiq

    Pemerintahan saat ini dipandang lebih bijak dibandingkan dengan era akhir tahun 1990an, steatment… “PBNU siap menjadi fasilitator dan ikut memediasi penyelesaiain problem
    di Papua karena PBNU era Gus Dur pernah berhasil meredam gejolak
    disintegrasi di Papua,” perlu ditinjau kembali, soalnya saya yang tinggal di Papua & juga saudara-saudara yang lain yang pernah tinggal saat itu hingga saat ini, dapat dijadikan saksi dan sumber informasi bagaimana kehidupan di Papua pada saat itu dan kini.
    Intinya tidak perlu mediasi dari organisasi manapun biak dalam maupun luar negeri, pemerintah pasti sudah mempunyai cara-cara yang bijak dan terbaik untuk penyelesaian…InsyaAllah, Allahu a’lam

Lihat Juga

Fahira Idris (foto.okezone.com)

DPD Minta Kemendagri Publikasikan 3.143 Perda yang Dibatalkan