Home / Berita / Nasional / MA Seharusnya Harmonisasi Kasus Prita

MA Seharusnya Harmonisasi Kasus Prita

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboe Bakar (facebook)

dakwatuna.com – Jakarta. Dimenangkannya kasasi jaksa pada kasus Prita Mulyasari oleh Mahkamah Agung, kembali menjadi perhatian publik. Anggota komisi hukum DPR, Aboe Bakar menyayangkan adanya anomali pada penegakan hukum di Indonesia. “Hukum kita sedang sakit, tajam ke bawah tumpul ke atas, coba lihat kasus Prita ataupun kasus Randy Ipad, bandingkan dengan kasus surat palsu MK, mafia pajak ataupun Century” ujar anggota Panja Mafia Pajak tersebut.

Menurut Aboe putusan kasasi MA menciderai rasa keadilan masyarakat, karena hukum dirasa tidak dapat melindungi kepentingan para pasien. “Barangkali MA mengikuti pertimbangan hukum yang nornatif, akibatnya masyarakat banyak yang mengkritik putusan tersebut. Sebenarnya cukup disayangkan bila terjadi kriminalisasi atas keluhan konsumen terhadap layanan rumah sakit”, papar legislator dari PKS tersebut.

Lebih lanjut Aboe mengungkapkan bila terjadi silang kepengtingan antara pihak RS dan pasien, posisi keduanya pastilah tidak berimbang. “Bayangkan saja, pasien kayak Prita pastilah memiliki berbagai keterbatasan, baik pengetahuan tentang medis ataupun pendanaan. Bila ada sengketa dengan pihak RS, posisinya pasti tidak menguntungkan. Semangat hukum perlindungan konsumen adalah menyeimbangkan posisi tersebut”, tegas Aboe.

Terhadap kasus Prita, menurut Aboe seharusnya MA melakukan harmonisasi hukum. “Secara perdata Prita menang, namun pada perkara pidana dia kalah, sungguh aneh memang. Seharusnya MA melakukan harmonisasi atas kasus tersebut, karena MA merupakan muara seluruh perkara. Ini merupakan tugas MA, disinilah ujung keadilan itu dicari” ujar Aboe memberikan saran.

“Sebaiknya ibu Prita segera mengajukan Peninjauan Kembali atas kasusnya” pungkas Aboe.

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (7 votes, average: 5,71 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • Ekalita Saripiesant

    apa yang disampaikan dalam ulasan ini tepat harmonisasi kasus ini jauh lebih baik drpd membesarkan masalah yg tidak signifikan urgensinya..keterbatasan pengetahuan pasien dan di satu sisi memang terkadang muncul kasus maalpraktek membuat terjadi hal tersebut…cukuplahmemang jika ada kesalahpahaman antara ibu Prita dengan pihak RS Omni pernyataan permohonan maaf bagi ibu Prita kepada RS Omni shg bisa memulihkan nama baik RS yg bersangkutan dan memulihkan kepercayaan publik bagi RS ybs…Dan yg terjadi menjadi pembelajaran bagi kedua belah pihak bagi pasien dan RS dan untuk masalah sensitif seperti sebaiknya rumah sakit menyediakan mediasi yg sifanya intern, tertutup dan kooperatif bagi pasien shg masalahnya menjadi jelas.Bahkan jika dibutuhkan hearing untuk klarifikasi dan crosscek sbaiknya dilakukan secara tertutup di RS dengan mengundang pihak pengadilan hakim atau para pengacara ybs, dlm sistem kekhalifahan islam adanya hakim keliling dimungkinkan atau jika harus dilakukan di pengadilan scr tertutup, rahasia dan tidak diliput media krn hanya akan memancing timbulnya kontroversi atau keadaaan yg berkembang mjd sulit dikendalikan krn banyaknya opini yang muncul ke permukaan.

  • Yayasan_riyadulaliyah

    memeng hukum di indonesia lagi sakit berat yang salah bisa jadi benar karena yang salah banyak uang, yang benar bisa jadi kalah ktak punya uang udah bukan rahasia umum lagi
     

  • Yayasan_riyadulaliyah

    memeng hukum di indonesia lagi sakit berat yang salah bisa jadi benar karena yang salah banyak uang, yang benar bisa jadi kalah ktak punya uang udah bukan rahasia umum lagi
     

Lihat Juga

Terpidana mati kasus narkoba 'Bali Nine' (kompas.com)

Pengamat Internasional: Pemerintah Jangan Terpengaruh Ancaman Australia Soal Eksekusi Terpidana Mati