
Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terhadap peristiwa ledakan Kalimalang sebelum muncul pernyataan resmi pihak terkait. Terlebih, mengaitkannya dengan agama tertentu. “Sebagian masyarakat mulai menduga peristiwa ledakan di Simpang Sumber Artha, Jalan Raya KH Noer Alie Kalimalang, Kota Bekasi, berkaitan erat dengan serangan balik dari teroris kepada polisi. Padahal itu belum tentu benar,” ujar Ketua PC NU Kabupaten Bekasi, Munir Abbas Bukhori, di Cikarang, Kamis.

Prof Dr Didin Hafidhuddin MSi terpilih secara aklamasi menjadi sekretaris jenderal World Zakat Forum dalam pertemuan World Zakat Forum di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Kamis petang. Didin, ketua umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas, akan menjabat sebagai sekjen sampai pertemuan selanjutnya forum ini, yang dijadwalkan akan berlangsung minimal satu kali dalam tiga tahun.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah menghentikan Festival Q! yang melakukan pemutaran film-film bertema Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Sebab, menurut Katib Aam PBNU, Malik Madani, negara berkawajiban menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat termasuk membentengi akhlak dan moral bangsa.

Tindakan kekerasan yang dilakukan masyarakat di Tarakan, Kalimantan Timur dan Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, membuat MUI prihatin. MUI pun meminta agar tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat diikutsertakan dalam penanganan masalah kekerasan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak pemutaran film yang di dalamnya memuat kehidupan homoseksualitas karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya bangsa. Pernyataan itu ditegaskan Ketua MUI KH Ma`ruf Amin, Ketua MUI Umar Shihab, dan Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan kepada pers di Jakarta, Kamis, dalam mensikapi festival film internasional yang digelar Goethe Institute.

Secara tegas, anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menolak wacana tes keperawanan. “Saya harus menolak. Wacana itu hanya upaya instan karena tidak menyelesaikan masalah, lebih kasarnya hanya kepentingan proyek,” kata Rohmani di Jakarta, Rabu (29/9).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap menjalin kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat, apalagi ormas-ormas Islam, yang langsung ataupun tidak ikut berperan serta dalam pencapaian posisi politik PKS saat ini. Untuk itu PKS membuka pintu untuk komunikasi dan kerja sama dalam bingkai keumatan dengan berbagai ormas Islam. “Silakan capaian politik yang kami dapat dimanfaatkan oleh ormas Islam,” kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ketika melakukan kunjungan silaturahim ke Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Rabu (29/9) di Jakarta.

Perdana Menteri Turki, Recep tayyip Erdogan, berniat menghapus larangan mengenakan jilbab yang dikenakan bagi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di negaranya. Larangan jilbab itu dikatakannya, Rabu (29/9), telah melanggar kebebasan beragama.

dakwatuna.com – Yogyakarta, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) KH Didin Hafidhuddin berharap pemerintah dan DPR bisa mengadopsi pemikiran bahwa pembayaran zakat bisa menjadi pengurangan pajak yang harus dibayar warga negara. Ini berkaitan dengan revisi UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Didin, dengan mengadopsi pemikiran ini dalam perundang-undangan Indonesia, pemerintah dengan sendirinya bisa mendapatkan [...]

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan akan tetap mempertahankan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah tanpa perlu merevisi surat keputusan yang dikeluarkan pada 2006 tersebut.