Home / Berita / Nasional / MUI: Revisi PBM Tak Selesaikan Masalah

MUI: Revisi PBM Tak Selesaikan Masalah

Ketua MUI Bidang Kerukunan Umat Beragama, Slamet Effendy Yusuf (tribunnews.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Desakan sebagian pihak agar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No 8 dan No 9 2006 agar direvisi dinilai Majelis Ulama Indonesia tak akan menyelasaikan persoalan terkait polemik pendirian rumah ibadah.

Menurut Ketua MUI Bidang Kerukunan Umat Beragama, Slamet Effendy Yusuf, tidak akan pernah ada angka ideal yang bakal disepakati guna membatasi perizinan pendirian rumah ibadah. “Konsensus saat ini dengan jumlah 90/60 adalah jalan tengah,” tutur dia saat dihubungi Republika di Jakarta, Minggu (19/9).

Ia mengatakan, semua pihak harus memahami kesulitan mendirikan rumah ibadah. Hal itu, lanjut Slamet, tak hanya monopoli non muslim akan tetapi juga umat Islam di wilayah minoritas seperti Papua, dan Sulawesi Utara. Namun, diingatkan dia, umat Islam selalu disarankan agar berpegang teguh pada konsesus. Artinya, jika umat Islam tidak memperoleh izin membangun rumah ibadah maka niat tersebut harus ditunda.

Sedangkan mengenai wacana merevisi PBM tersebut, ungkap Slamet, boleh saja digulirkan. Tetapi yang perlu diingat, usulan tersebut tidak boleh berangkat dari desakan dan kepentingan satu kelompok. Sebab, keberadaan PBM yang ada saat ini muncul sebagai kesepakatan majelis-majelis agama yang difasilitasi pemerintah.

Sehingga, ia menambahkan, apabila hendak merevisi harus melibatkan semua pihak. Proses tercapainya konsensus pun, ditegaskan dia, membutuhkan waktu yang lama. Apalagi bukan perkara mudah untuk menjalankan konsesus yang telah tercapai tersebut.

Oleh karena itu, lanjut Slamet, selama belum ada revisi, langkah yang paling penting dilakukan adalah menaati aturan yang ada. Ditegaskan Slamet, persoalan yang mencuat belakangan ini, bukan karena PBM, tetapi ketidaktaatan pada aturan. Selain itu, faktor di luar teknis turut mempengaruhi persoalan sehingga memanas, yaitu kebuntuan komunikasi, sosial, dan ekonomi.

“Jika masih saja berselisih buang saja PBM tapi ingat itu berbahaya rawan konflik,” tandas Slamet yang juga mantan Ketua Gerakan Pemuda Ansor ini. (Djibril Muhammad/Nashih Nashrullah/RoL)

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (2 votes, average: 7,50 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • Tatang

    PBM sdh sesuai, minoritas ikutilah aturan jgn menderamatisir keadaan.

  • Andri

    PBM saat ini sdh tepat dan tdk perlu direvisi krn PBM tsbt adalah hsl kesepakatan smua pihak..mengenai kasus ciketing,kita harus melihat ke akar permasalahannya jgn sampai terprovokasi oleh berita2 simpang siur

  • wacana merevisi atw menghapus PBM sudah ada sejak lama. Jadi kasus ciketing hanya sebagai pemicu(alasan yg sengaja dibuat) untuk melegalkan revisi/menghapus PBM tersebut. Umat muslim harus menyadari ini.

Lihat Juga

Stres Itu…