Topic
Home / Berita / Internasional / Asia / PM Palestina: Hadapi Blokade Dengan Konsistensi dan Ketegaran

PM Palestina: Hadapi Blokade Dengan Konsistensi dan Ketegaran

PM Palestina Ismail Haniyah (getty images)

dakwatuna.com – Gaza. Pemerintahan Palestina dan PM-nya Ismail Haniyah memperbaharui komitmennya dalam berpegang kepada prinsip-prinsip dan hak dasar Palestina terkait persoalan Al-Quds, para pengungsi dan tawanan, dan tidak mengakui legalitas penjajah Israel. Ia mengingatkan bahaya mencederai hak-hak bangsa Palestina di tanah air mereka dan tempat-tempat sucinya. Haniyah menegaskan kembali hak pengungsi kembali ke kampung halaman dan ke kota-kota yang telah mereka tinggalkan karena diusir Israel tanpa syarat.

Secretariat Jenderal Kabinet Palestina menyatakan dalam laporan tengah tahunan, yang dilansir kemarin Rabu, (15/9) bahwa pemerintah telah banyak merealisikan persoalan keamanan, membantu yayasan pendidikan, para petani, nelayan dan memperbaiki instansi keuangan, meningkatkan hubungan luar negeri dan memperluas solidaritas antar Negara dalam persolanan Palestina.

Pemerintah banyak menerima utusan Negara-negara Arab dan non Arab, di antaranya wakil menteri luar negeri Afrika selatan, Utusan Negara Bahrain, Utusan sekjen Liga Arab, perwakilan parlemen Negara Arab, Partai Wafd Mesir, utusan pemerintah Indonesia, utusan pemerintah Malaysia, dan utusan Negara Arab dan Eropa.

Masalah keamanan

Laporan menjelaskan, dalam rangka menegakkan keamanan dan memberlakukan hukum, selama setengah tahun ini telah terjadi penurunan prosentase tindak kriminal secara drastis. Terungkap sebanyak 78,2 % kasus pencurian. Persoalan hukum yang ditangani lebih dari 10.867 kasus. Pada saat yang sama pemerintah membentuk komite tinggi untuk masalah keadilan dan transparansi.

Terkait reformasi dan stabilitas moneter, pemerintah telah mengalihkan penyusunan undang-undang korupsi kepada Dewan Legislatif agar sesuai dengan anggaran keuangan meski dalam kondisi Jalur Gaza diblokade.

Pemerintahan Haniyah telah membentuk komite tinggi untuk pengawasan kinerja pemerintahan, terbagi kepada rencana pengembangan, rencana operasional dan pengadaan lapangan kerja untuk tahun 2010 yang mencapai 3720 pekerjaan.
Pemerintah mengadakan muktamar tentang reformasi dan manajemen untuk yang kedua kali guna memperbaiki pemerintahan daerah dan membantu pemerintah kota. Pemerintah mengucurkan pinjaman satu juta dolar untuk pemerintahan kota Gaza dan memberikan 19 unit kendaraan.

Bantuan Pendidikan

Pemerintah memutuskan untuk menyewakan tanah milik pemerintah untuk dikelola kementerian wakaf dan urusan agama guna pembangunan tiga buah masjid. Dan satu bidang tanah untuk pembangunan pekuburan kaum muslimin di utara Gaza. Serta berupaya memperluas pengamanan social bagi kelompok marginal dengan mengucurkan bantuan lebih dari 15.796.294 Dollar selama setengah tahun ini.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah mengalokasikan tanah seluar 16.500 M di kota Rafah untuk membangun sarana pendidikan. Mengangkat 2500 orang guru pada tahun 2009-2010. Memberikan bantuan kepada 3 sekolah atas, 23 sekolah menengah, membangun 2 buah sekolah, membuka 6 laboratorium dan membagikan 3755 tas sekolah bagi siswa yang sangat membutuhkan.

Bantuan untuk petani dan nelayan

Untuk membantu pekerja yang mengalami kesulitan akibat blockade, pemerintah menyetujui pengucuran dana 100 Dollar bagi sebanyak 25.000 orang pada hari buruh international.

Untuk membantu petani dan nelayan, pemerintah memutuskan untuk membentuk dompet bantuan petani dan nelayan. Dan menugaskan kementerian tenaga kerja untuk mengadakan 200 kesempatan kerja pada kementerian pertanian untuk membantu dompet bantuan petani dan nelayan. (qm) (qy/pip)

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 9.50 out of 5)
Loading...

Tentang

Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Opick: Jangan Berhenti Bantu Rakyat Palestina!

Figure
Organization