Home / Berita / Nasional / Konferensi Waligereja Indonesia Tak Setuju PBM Dicabut

Konferensi Waligereja Indonesia Tak Setuju PBM Dicabut

Sekjen Eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo (ist.file/matanews)

dakwatuna.com – Jakarta. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tak setuju pada usulan sekelompok pihak yang meminta pencabutan PBM Nomor 8 dan 9 tahun 2006 Tentang Kerukunan dan Keharmonisan Antar Umat Beragama. Menurut Sekjen Eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo, bahwa PBM dua menteri tidak perlu dicabut tapi direvisi sehingga pejabat daerah yang tidak melaksanakannya mendapat sanksi.

“Sebenarnya dalam pasal 13 dan pasal 14 PBM, syarat mendirikan rumah ibadah sangat mudah bahkan ada mekanisme izin sementara. Tapi karena tidak ada sanksi yang tegas maka tidak dilaksanakan sesuai ketentuan,” kata Benny.

Dalam PBM disyaratkan untuk membangun rumah ibadah di suatu tempat harus melampirkan 90 KTP pemeluk agama tersebut dan mendapat dukungan dari 60 orang dewasa dilingkungan sekitar.

Terkait kasus penganiayaan jemaat HKBP di Bekasi tersebut, Romo Benny menilai tidak ada kaitannya dengan agama, maka pemerintah terutama aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Kasus tersebut dikatakan Benny muncul akibat belum optimalnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melaksanakan tugasnya sebab kurangnya dukungan pemerintah.

“FKUB seakan-akan selama ini hanya papan nama saja, pemerintah daerah sangat sedikit membiayai kegiatan FKUB khususnya dalam mensosialisasikan PBM dua menteri,” tambah Benny. Ia juga mendukung jika PBM ditingkatkan menjadi undang-undang sehingga ada jaminan hukum bagi kebebasan beragama karena PBM selama ini dianggap produk yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“PBM memang tidak mencantumkan sanksi karena PBM ini merupakan kompromi majelis agama yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah antar umat beragama,” katanya. Munculnya gesekan dalam kerukunan beragama di tanah air ditambahkan Benny, akibat semakin lemahnya ideologi berbangsa dan bernegara serta lemahnya penegakan hukum. (Siwi Tri Puji B/Antara/RoL)

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (6 votes, average: 7,67 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • rudy

    Saya setuju. Kerukunan umat beragama sangat penting untuk kesatuan negara RI.

  • Tanpa Nama

    Saya prihatin dengan statement wali gereja ini [ ini kalau redaksinya tidak diplintir lho..]
    Sudah banyak bukti yang diskriminatif mengenai izin gereja pasti SULITTTTTTTTTTTT.

    Jadi Anda ini kan merupakan wakil kami di dewan gereja Indonesia.
    Jadi katakan yang sejujurnya…
    Tuhan Yesus juga mengajarkan demikian.

    • Wawau

      apanya yg sulit? kalau persyaratan sudah dipenuhi juga pasti diijinkan…..di Papua juga sulit bangun Masjid karena kurang persyaratan. adil khan? katanya adilkah aku?

  • Wawau

    @Tanpa Nama …..apanya yg sulit kalo persyaratan sudah dipenuhi pasti diijinkan. Di Papua juga susah koq bangun Masjid? karena persyaratannya juga kurang.

Lihat Juga

Tontowi/Liliyana maju kepartai Final Bulutangkis Olimpiade 2016 Brasil setelah mengalahkan pasangan Cina Zhang Nan/Zhao Yunlei. (sindonews.com)

Maju ke Final Bulutangkis Olimpiade, Tontowi/Liliyana jadi Satu-satunya Wakil Indonesia