dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Ribuan warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza menggelar protes dan demonstrasi menentang partisipasi dari Otoritas Palestina dalam negosiasi langsung dengan Israel di Washington, yang dimulai pada hari Kamis (2/9) ini.
Komite Pemantau Nasional yang terdiri dari wakil-wakil kekuatan kiri Palestina dan tokoh-tokoh independen telah menyelenggarakan demonstrasi di pusat kota Ramallah dan Gaza pada hari Rabu (1/9) siang, para peserta demo itu mengutuk negosiasi bilateral langsung yang berada di bawah syarat AS dan Israel itu.
Di Ramallah, perwakilan tokoh, Hani al-Masri mengatakan bahwa negosiasi akan mulai tanpa adanya jaminan, tidak ada referensi dan tidak ada penghentian pemukiman serta di tengah keras kepalanya Benjamin Netanyahu yang mengumumkan tidak akan memperpanjang pembekuan sementara secara parsial dari permukiman Yahudi.
Al Masri mengatakan bahwa pihak Israel sangat jelas dalam pengajuan syaratnya agar perjanjian perdamaian itu bisa mengakhiri konflik, agar Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi, adanya keamanan pengaturan untuk menjamin kelanjutan kontrol Israel atas Yerusalem dan Lembah Yordan pada khususnya. Oleh sebab itu, negoisasi tersebut tidak dapat mengarah pada solusi agar Palestina mendapat hak-haknya paling minimal sekalipun.
Sementara itu, Ketua Akademi Palestina untuk Urusan Internasional, Mahdi Abdul Hadi menjelaskan bahwa negoisasi itu hanya panggilan dari Washington untuk para pemimpin di kawasan termasuk Israel dalam rangka menempaatkan masalah Palestina untuk melayani keamanan regional termasuk untuk memberikan rasa aman bagi Israel.
Sekretaris Jenderal Partai Bangsa Palestina, Bassam Salhi mengatakan, “Bahwa semua orang Palestina menginginkan perdamaian, tapi perdamaian berdasarkan untuk mengakhiri pendudukan dan mendirikan negara berdaulat di tanah Palestina dan Yerusalem sebagai ibukota dan menjamin hak kembali dan pelaksanaan Resolusi 194.” Demikian seperti dikutip aljazeera, Rabu (1/9).
Di Jalur Gaza, juga terjadi protes serupa. Seorang anggota Biro Politik Partai Rakyat Palestina, Talaat Al-Safadi mengatakan bahwa Otoritas Palestina mengabaikan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (PLO) yang menolak keputusan untuk masuk ke dalam perundingan tanpa kehadiran jaminan sebenarnya. Ia juga menunjukkan adanya erosi PLO dari dalam dan yang segera membutuhkan reformasi.
Sementara itu, Ketua Jaringan LSM di Jalur Gaza, Mohsen Abu Ramadhan menegaskan bahwa Israel mengambil keuntungan dari tahun perundingan untuk meningkatkan pemukiman dan yahudisasi di wilayah Palestina.
Anggota Komite Sentral Fron Kebangsaan untuk Pembebasan Palestina, Emad Abu Rahma mengatakan bahwa negosiasi langsung itu ilegal, karena tidak ada dasar hukum dalam Komite Eksekutif.(milyas/aljzr/knrp)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(2 votes, average: 10.00 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
