Home / Berita / Internasional / Asia / Google, Skype Wajib Buka Data di India

Google, Skype Wajib Buka Data di India

Ilustrasi

dakwatuna.com – Jakarta. India meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan telekomunikasi dengan meminta “akses ke segala-galanya”.

Seperti dikutip dari BBC, seorang pejabat kementerian dalam negeri India mengatakan bahwa setiap perusahaan dengan jaringan telekomunikasi harus bisa diakses.

“Bisa Google atau Skype, tetapi siapapun yang beroperasi di india harus membukalayanan datanya,” Ujarnya.

Langkah tersebut menyusul pembicaraan penting dengan pihak pembuat Blackberry, Research in Motion, mengenai cara agar aparat di India bisa memantau datanya.

Pemerintah India juga tampaknya akan membidik jaringan pribadi virtual (virtual private network/vpn), yang memberikan akses keamanan kepada jaringan perusahaan bagi karyawan yang bekerja di luar kantor mereka.

Beberapa pihak berspekulasi bahwa fokus baru pemerintah India itu akibat kekhawatiran terhadap terorisme.

Carsten Casper, seorang direktur peneliti pada perusahaan analis Gartner berpikir bahwa pemerintah cuma “bekerja sesuai untuk menyelesaikan daftar tugasnya.”

“Hal itu didasarkan pada ICT (Information Communication Technology) Act di tahun 2000 yang telah di revisi di tahun 2008. ini menyangkut tentang penerjemahan act (undang-undang) itu dan menawarkan panduan buat perusahaan. Adanya undang-undang memang bagus tapi perusahaan tak tahu bagaimana merancang sistemnya dan ini merupakan aturan yang jelas,” tuturnya.

Pengetatan dari aturan itu tampaknya akan berdampak pada Google, yang menggunakan enkripsi tangguh pada layanan Gmailnya dan layanan telekomunikasi internet Skype.

“Skype memiliki masalah serupa dengan Blackberry yaitu sejauh ini mereka menggunakan sebuah protokol khusus dan tak seorang pun tahu bagaimana sistem mereka itu,” Ungkap Casper.

Juru bicara Google mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan apapun dari pemerintah.

RIM (Research In Motion) diberi waktu 60 hari untuk membuka jaringan datanya kepada penegak hukum berwenang di India.

RIM disebut-sebut akan membuat server di india sebagai bagian dari solusinya.

Tetapi Blackberry mengatakan bahwa penempatan servernya secara lokal tak akan memiliki banyak perubahan.

“Semua data tetap terenkripsi,”kata RIM.

“Menempatkan infrastruktur Blackberry di wilayah geografis tertentu tak akan memudahkan atau membuat terbukanya akses informasi yang terenkripsi, yang mengalir melalui infrastuktur Blackberry.”

Keputusan untuk menunda kewajiban membuka akses informasi itu mungkin terkait perhelatan The CommonWealth Games di New Delhi pada bulan Oktober.

Blackberry banyak digunakan di negara itu, dengan 1.1 juta pengguna, dan jika sampai Blackberry dilarang, hal itu dapat mengakibatkan masalah komunikasi yang serius selama perhelatan itu berlangsung. (yud/A038/BRT/ant)

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Ilustrasi. (ekbis.sindonews.com)

Tax Amnesty di Ambang Era Keterbukaan Informasi