dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Gaza, Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan perlindungan bagi perundingan rahasia atau terang-terangan dengan penjajah, baik secara langsung atau tidak langsung. Dia mengatakan, “Pemerintah tidak akan mengakui perundingan yang dilakukan dengan penjajah di tengah-tengah serangan terhadap al Quds dan Al Aqsha, dan akan tetap pada sikapnya yang menolak rush politik.”
Haniyah menyatakan seyogianya ada sikap yang lebih teguh dari para menteri Arab yang bertemu di Kairo dalam menanggapi bahaya yang terjadi terhadap tempat-tempat suci di Palestina. Namun keputusan berjalan ke arah tren yang menurun, yaitu dengan memberikan perlindingan kepada negosiator di tengah-tengah diserang yang dilakukan penjajah Zionis Israel terhadap Palestina dan yahudisasi tempat-tempat suci.”
Hal tersebut disampaikan Haniyah dalam sidang Dewan Legislatif di Gaza City, Rabu (3/3), untuk membahas pencaplokan yang dilakukan entitas Zionis atas tempat-tempat suci Islam di wilayah al Quds dan sekitarnya.
Haniyah menyerukan Komite Pemantau Arab di Kairo untuk mempertimbangkan kembali sikapnya pada perundingan dengan penjajah Israel. Dia menyerukan umat untuk bertindak secara lebih efektif demi al Quds, Masjid al Aqsha, Masjid Ibrahimi dan tempat-tempat suci Islam lainnya. Dia menyatakan bahwa pemerintah Palestina akan mengambil tindakan dan mengadopsi kebijakan yang melindungi al Quds dan melestarikan tempat-tempat suci, dan memberikan penyadaran kepada rakyat dan umat mengenai warisan ini.
Perdana Menteri Palestina mengatakan, “Pemerintah akan bergerak aktif melalui kontak politik dengan para pejabat dan tokoh masyarakat serta cendekiawan dari umat ini untuk memberikan dukungan yang diperlukan.” Dia menegaskan bahwa pemerintah “akan tetap setia kepada garis garis perlawanan dan rekonsiliasi nasional. Pemerintahnya siap untuk mendiskusikan semua ide dan usulan inovatif dan kreatif untuk rekonsiliasi yang melindungi prinsip-prinsip nasional Palestina.”
Haniyah mengatakan, “Pemerintah menganggap al Quds adalah ibukota abadi bagi budaya Arab. Kita sedang menghadapi pencurian sejarah dan pemalsuan fakta, serta ibukota abadi.” Dia menyerukan negara-negara Arab dan Islam agar memberikan perhatian pada al Quds sebagaimana perhatiannya pada ibukotanya, serta memberikan apa saja yang diberikan kepada ibukotanya secara khusus. (asw/ip)
Redaktur: Ulis Tofa, Lc
Beri Nilai:
(5 votes, average: 9.80 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
