NU Legowo Tak Dapat Jatah Menteri

24/10/2009 | 04 Zulqaedah 1430 H
Oleh: Tim dakwatuna.com
Kirim Print

dakwatuna.com – Jakarta. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi menyatakan NU legowo atau berlapang dada tidak mendapat jatah menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

“Sama sekali tidak kecewa,” kata Hasyim Muzadi menjawab pertanyaan wartawan saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis.

Bersama Sekjen PBNU Endang Turmudi dan Ketua Umum PP Muslimat Khofifah Indar Parawansa, Haysim justru menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, serta terbentuknya KIB II.

“PBNU mendoakan dan mendorong agar pemerintah mampu membawa bangsa dan negara sebagaimana dijanjikan dalam proses menjelang pemilu sebagai amanat yang telah disanggupkan,” kata Hasyim.

Terkait jatah menteri agama yang biasa diperoleh NU, Hasyim mengatakan, sebenarnya sejak dulu memang tidak ada pembicaraan institusional menyangkut jabatan menteri.

Kalaupun pada waktu lalu ada pengurus NU yang ditunjuk sebagai menteri, maka penunjukannya bersifat personal, bukan atas nama organisasi.

“Pak Maftuh (mantan Menag Maftuh Basyuni) juga bukan atas nama NU. Pak Tholchah (Prof Tholchah Hasan) dulu ditunjuk Gus Dur,” katanya.

Bagi NU, kata Hasyim, untuk posisi menteri agama bukan dari mana asalnya, melainkan apakah pola pikir keagamaannya seperti NU atau tidak.

“Mindset ini yang dipandang NU. Jadi esensinya, bukan darimana asalnya,” kata Hasyim.

Oleh karena itu, NU pun menyambut baik penunjukan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali sebagai menteri agama karena pola pikir keagamaannya selaras dengan NU. (ant)


Beri Nilai Naskah Ini:

Nilai 1Nilai 2Nilai 3Nilai 4Nilai 5Nilai 6Nilai 7Nilai 8Nilai 9Nilai 10 (Belum ada nilai)
Loading ... Loading ...


Naskah Terkait Sebelumnya:


Akses http://www.dakwatuna.com/wap dimana saja melalui ponsel, Blackberry atau iPhone Anda.
Kirim Print
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • BlinkList
  • email
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • PDF
  • Ping.fm
  • Reddit
  • Slashdot
  • Technorati
  • Twitter
  • Yahoo! Bookmarks
  • Yahoo! Buzz
  • MSN Reporter

Ada 1 komentar untuk naskah ini. Kirim komentar Anda.

  • Abinaila mengatakan:

    Memang wajar juga kalau tidak ada menteri yang merupakan perwakilan resmi dari PBNU, karena PBNU kan bukan parpol, demikian juga Muhammadiyah. Tapi, yang sering dilupakan adalah bahwa kader-kader NU maupun Muhammadiyah ada juga yang di kabinet, meski merupakan representasi dari kalangan profesional non partai ataupun arti partai.

Kirim komentar Anda

XHTML: Anda dapat menggunakan tag berikut ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Catatan: Redaksi menerima komentar terkait naskah yang ditayangkan, maksimal sebanyak 500 karakter. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim dan tidak menggambarkan pandangan Redaksi. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap spam, tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau hal negatif lainnya yang terkait dengan penyakit lidah (afatul lisan). Komentar yang mengandung alamat/URL situs web, pada umumnya dianggap sebagai spam yang akan dihapus oleh sistem secara otomatis. Jaga privasi Anda sendiri dengan tidak mencantumkan alamat email dan nomor telepon Anda di ruang komentar ini.

   sisa karakter

« Naskah Sebelumnya
Naskah Sesudahnya »